Skandal Biaya Berlapis Pupuk Subsidi di Kecamatan Gondang Diduga Cekik Petani

NAWACITAPOST.COM — Sebuah dokumen resmi bertajuk “Kesepakatan Harga Tebus Pupuk Bersubsidi Urea dan Phonska Tahun 2025” mengungkap praktik dugaan pembebanan biaya sistematis terhadap petani di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Pupuk subsidi yang seharusnya menjadi jaring pengaman ekonomi justru menjadi ajang pungutan berjamaah yang dilakukan oleh oknum elit kelompok tani dan pihak terkait.

Lonjakan Harga Hingga 25 Persen

Dalam dokumen yang ditandatangani di gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Gondang tersebut, terungkap bahwa harga pupuk tidak lagi mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah. Terdapat tambahan biaya berlapis yang dibebankan langsung kepada petani.

Baca Juga: Diduga Peras Petani, KTNA Gondang Sisipkan Iuran Dibalik Pendistribusian Pupuk Subsidi

Berdasarkan data yang dihimpun:

• Pupuk Urea: HET Rp90.000/sak membengkak menjadi Rp110.000 (Tambahan Rp20.000).
• Pupuk NPK Phonska: HET Rp92.000/sak membengkak menjadi Rp115.000 (Tambahan Rp23.000).

Tambahan biaya ini mencakup ongkos angkut dari kios ke kelompok hingga iuran wajib kepada Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Secara persentase, petani harus membayar 25% lebih mahal dari harga resmi yang ditetapkan negara.

Kesepakatan Sepihak Tanpa Suara Petani

Ironisnya, skema pungutan ini diputuskan tanpa melibatkan anggota kelompok tani sebagai pengguna akhir. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh para ketua kelompok tani, pengurus KTNA, pemilik kios, dan disaksikan pihak BPP Gondang.

Plt Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Agus Yuni Purwanto, menyatakan dengan tegas bahwa praktik ini ilegal.

Baca Juga: Rapat di Aula BPP, Petani Dipaksa Bayar Mahal: Kesepakatan KTNA–Kios Diduga Legalkan Pupuk Subsidi di Atas HET

"Itu nyalahi aturan. Harusnya gak boleh gitu, itu kan yang menyepakati bukan anggota, melainkan ketuanya saja. Menurut saya itu salah, gak benar," tegas Agus saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut tidak sah secara prinsip kelembagaan karena ketua kelompok tani bergerak tanpa mandat dari anggota.

Iuran KTNA Masuk Radar Pengawasan

Selain ongkos angkut, iuran Rp1.000 per sak yang mengalir ke kas KTNA turut menjadi sorotan. Agus mempertanyakan legalitas dan transparansi dana tersebut.

"Pihak luar selain kelompok tani meminta iuran terkait pupuk subsidi itu gak boleh. Saya malah baru tahu kalau ada sistem (pungutan terstruktur) seperti itu," ungkapnya.

Baca Juga: Respons Dugaan Pupuk Subsidi di Atas HET, Disperindag Nganjuk Bakal Terjunkan Tim Monev