Drama Banjir Bandang Padangsidimpuan: Data Fiktif 66 Persen, Ratusan Miliar Diduga Menguap Saat Korban Bertahan di Tenda Bocor!

NAWACITAPOST.COM – Tabir gelap diduga menyelimuti penanganan pascabencana banjir bandang tahun 2025 di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Isu konspirasi terstruktur, manipulasi data massal, hingga dugaan penggelapan dana bantuan senilai ratusan miliar rupiah kini mencuat ke permukaan, memicu gelombang amarah publik yang tak terbendung.

Di tengah badai tudingan yang mengarah ke jajaran eksekutif dan legislatif, sorotan tajam kini tertuju pada pergerakan Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan sekaligus Ketua Fraksi PDIP, Taty Ariyani Tambunan, serta suara lantang dari Aktivis Kemanusiaan, Rajes Simanungkalit. Dua figur ini menjadi sentral dalam pusaran drama pencarian keadilan bagi ribuan korban yang terlantar.

Skenario Data Fiktif: 753 KK 'Siluman' Diciptakan demi Anggaran?

Berdasarkan dokumen resmi yang dilayangkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan ke BNPB Pusat, Kementerian Sosial, dan Pemprov Sumut, tercatat ada 1.133 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya diklaim rusak berat total dan tidak layak huni. Angka bombastis inilah yang menjadi tameng utama untuk mencairkan dana pemulihan pascabencana bernilai ratusan miliar rupiah.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Rancang Lompatan Besar, Siap Sulap 12 Kecamatan Jadi Sentral Industri UMKM Modern!

Namun, sebuah kebenaran pahit terkuak dari bocornya sebuah rapat tertutup. Seorang anggota dewan membeberkan fakta mencengangkan: warga yang benar-benar memenuhi syarat nyatanya hanya 380 KK!

Artinya, terdapat selisih 753 KK—lebih dari 66 persen data yang dilaporkan—diduga kuat merupakan data fiktif yang sengaja diciptakan dari kekosongan belaka.

Sementara anggaran cair dalam jumlah besar, realitas di lapangan justru menyayat hati. Banyak korban riil yang rumahnya hancur lebur belum menerima bantuan sepeser pun. Sebaliknya, muncul dugaan kuat bahwa nama-nama yang rumahnya utuh—bahkan yang sama sekali tidak terdampak banjir—justru nangkring di daftar penerima dana.

Taty Ariyani Tambunan Dobrak Rapat Banggar via WhatsApp

Merespons guncangan isu ini, Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Taty Ariyani Tambunan, mengambil langkah awal yang langsung memantik atensi publik. Melalui pesan singkat, politisi wanita dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pihaknya telah mengonfrontasi jajaran Pemerintah Kota.

Baca Juga: Demi Lindungi Konsumen, DPRD Kota Bekasi Gedor Raperda Produk Halal: Masyarakat Berhak Tahu!

“Tadi sudah kami mintakan penjelasannya di rapat Badan Anggaran,” tulis Taty Ariyani Tambunan melalui pesan WhatsApp, Kamis (9/7/2026).

Langkah agresif ini mengindikasikan bahwa Fraksi PDIP langsung mencecar pihak eksekutif terkait selisih angka 66% yang mencolok, ketidakadilan distribusi, serta kemana larinya aliran dana untuk ratusan KK fiktif tersebut.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian terbuka mengenai jawaban Pemkot. Demi keberimbangan informasi, tim awak media telah melayangkan 4 poin konfirmasi tertulis kepada Taty Ariyani, termasuk menanyakan apakah kasus ini akan diseret ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika ditemukan kejanggalan fatal. Namun, balasan resmi masih dinantikan.

Aktivis Kemanusiaan Rajes Simanungkalit: "Ini Kejahatan Kemanusiaan, Jangan Cuma Formalitas di Atas Kertas!"

Peringatan keras dan dramatis datang dari Aktivis Kemanusiaan, Rajes Simanungkalit. Dengan nada tinggi dan tajam, ia mengingatkan DPRD, khususnya Fraksi PDIP, agar tidak menjadikan fungsi pengawasan ini sebagai panggung sandiwara prosedural.

Baca Juga: Gebrakan Progresif DPRD Kota Bekasi: Racik Payung Hukum 'Sakti' untuk Jinakkan Banjir dan Krisis Lahan Makam!