Skandal "Rumah Hantu" Padangsidimpuan, Di Mana Dana Banjir 1.133 KK?

NAWACITAPOST.COM — Sebuah ironi besar sedang mencuat di atas penderitaan rakyat. Dana bantuan bencana yang seharusnya menjadi penyambung nyawa bagi korban banjir bandang di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (peristiwa 14 Maret dan 25 November 2025), kini diduga kuat mengalir ke "pos-pos siluman".

Sebuah angka fantastis tertulis dalam dokumen pertanggungjawaban negara: 1.133 Kepala Keluarga (KK) dilaporkan mengalami kerusakan rumah tingkat berat. Namun, saat fakta di lapangan dikuliti, angka tersebut mendadak menguap bak hantu.

Inspektorat Kota Padangsidimpuan—lembaga yang seharusnya menjadi benteng transparansi—bungkam dan gagal total saat diminta menunjukkan di mana koordinat berdirinya 1.133 rumah rusak berat tersebut.

Baca Juga: Dua Dunia Padangsidimpuan: Dokumen Dihias WTP, Realitas Rakyat Dikuras!

Fakta Lapangan: Angka Fiktif di Atas Kertas

Tim investigasi gabungan yang terdiri dari awak media dan elemen masyarakat turun langsung menyisir setiap sudut wilayah terdampak. Hasilnya? Zonkk.

• Manipulasi Kriteria: Tidak ditemukan satu pun kluster perumahan yang memenuhi kriteria rusak berat dalam skala masif seperti yang dilaporkan. Yang tersisa hanyalah kerusakan sedang dan ringan, itu pun dengan jumlah yang jauh dari klaim resmi.

• Korban Menjerit Sendiri: M.Hsb, salah satu korban nyata, mengungkapkan pahitnya realita di lapangan. Rumahnya rusak, namun ia harus berutang ke bank demi perbaikan mandiri.

"Kami hanya menerima beras dan uang Rp1,8 juta. Bantuan rumah rusak berat? Kami tidak pernah melihat wujudnya. Tidak ada satu pun tetangga atau tokoh adat yang tahu di mana rumah-rumah 'rusak berat' itu berada," potong M.Hsb dengan nada kecewa yang mendalam.

Baca Juga: Sandiwara Anggaran di Balik Sunyinya Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Picu Mahasiswa Lakukan Aksi Damai

Aktivis Angkat Bicara: "Ini Perampokan Hak Rakyat atas Nama Bencana!"

Melihat kejanggalan yang terstruktur ini, Rajesh aktivis sekaligus pengamat pengawasan anggaran daerah, langsung menyuarakan alarm bahaya. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK untuk segera melakukan intervensi total.

Poin krusial tuntutan dan detail analisis: 

• Keberadaan Data: Jika fisiknya tidak ada, bagaimana anggarannya bisa dicairkan?
• Aliran Dana: Ke mana, lewat siapa, dan dalam bentuk apa dana tersebut bermuara?
• Peran Inspektorat: Diduga gagal menjalankan fungsi pengawasan, atau sengaja menutup mata.

"Ini bukan lagi soal salah administrasi yang tidak masuk akal. Ini dugaan tindak pidana korupsi yang sangat keji karena merampok hak rakyat di tengah bencana. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan hingga rupiah terakhir!" tegas Rajesh tanpa kompromi.

Menanti Nyali Aparat Penegak Hukum

Hingga detik ini, Pemerintah Kota maupun Inspektorat Padangsidimpuan memilih mengambil langkah seribu: bisu tanpa klarifikasi resmi.

Baca Juga: Jejak Langkah Totok Lusida, Sang Arsitek Kebijakan yang Menembus Jantung Pemerintahan Nasional

Publik kini tidak lagi sekadar bertanya-tanya, mereka menuntut pembuktian. Akankah hukum berani menyeret para dalang di balik data fiktif ini, ataukah kasus ini akan dibiarkan menguap begitu saja di balik meja birokrasi? Satu yang pasti: Rakyat Padangsidimpuan menolak lupa.(Lesmanan.H)