Dua Dunia Padangsidimpuan: Dokumen Dihias WTP, Realitas Rakyat Dikuras!

Tiarsin, Nawacita Post

- Selasa, 16 Juni 2026 | 19:02 WIB

Siasat Manis di Atas Kertas: Dana Pendidikan Puluhan Miliar Menguap, Data Korban Banjir 2025 Diduga Di-markup Fiktif hingga 900 KK.

NAWACITAPOST.COM — Ada dua dunia yang sedang bertolak belakang di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Dunia pertama adalah dunia di atas kertas—penuh dengan laporan administrasi yang rapi, angka-angka anggaran yang berkilau, hingga torehan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun dunia kedua adalah realitas pahit yang dirasakan warga: ruang kelas yang hancur, hak siswa miskin yang raib, serta korban bencana yang bertahan hidup dalam rongsokan janji manis.

Puncak gunung es dari ironi ini akhirnya dibongkar secara frontal oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Padangsidimpuan. Dipimpin oleh Jojo Simanjuntak, mereka membeberkan dugaan skandal struktural yang mengerikan. Modusnya serupa: Merekayasa data, merapikan laporan, mencairkan miliaran rupiah, lalu membiarkan realitas di lapangan kosong melongpong.

Dua sektor paling sensitif—pendidikan anak bangsa dan kemanusiaan pasca-bencana banjir November 2025—diduga kuat telah dijadikan ladang basah untuk mengeruk uang rakyat secara sistematis.

Sektor Pendidikan: Anggaran Rp51,4 Miliar, Sekolah Tetap Bocor

Dalam dua tahun terakhir, APBD Kota Padangsidimpuan bersama Dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan khusus provinsi menggelontorkan dana fantastis: lebih dari Rp51,4 Miliar. Secara administratif, laporan keuangan ini tampak suci tanpa cela. Namun di dunia nyata, potret pendidikan di Padangsidimpuan justru berwajah bopeng.

Aliansi menemukan sederet kejanggalan yang mustahil dibantah:

Infrastruktur "Hantu": Di wilayah Sibulutolang, Aek Gambir, Pijorkoling, hingga Parpolian Sidangkal, ratusan ruang kelas masih bocor saat hujan, lantai retak, dan meja-kursi rusak parah. Proyek perbaikan dilaporkan selesai 100 persen, lengkap dengan dokumentasi foto, namun saat diverifikasi, tidak ada satu pun batu atau paku baru yang tertancap.
Manipulasi Rekening Siswa: Banyak wali murid kurang mampu mengaku anak mereka tidak pernah melihat wujud bantuan PIP. Kuat dugaan, nama siswa yang bahkan sudah lulus bertahun-tahun tetap dicatat sebagai penerima aktif guna mencairkan dana ke kantong oknum.

"Kami menduga ini bukan kesalahan administrasi biasa. Uang pendidikan dijadikan sumber pemasukan tambahan, mengorbankan masa depan anak-anak kami!" ujar Jojo Simanjuntak dengan nada geram.

Baca Juga: Ironi Tapal Batas Padangsidimpuan, Bayar Pajak ke Kas Negara Tapi Hak Rakyat Dianaktirikan

Skandal Banjir 2025: Drama 1.133 KK yang Mayoritas Gaib

Jika manipulasi dana pendidikan dianggap kejam, maka dugaan penyelewengan dana kemanusiaan banjir November 2025 jauh lebih menyayat hati. Berbekal empati publik, aliran dana darurat mengucur deras dari Bantuan Presiden (Rp4 Miliar), BNPB, Kemensos, Pemprov Sumut, hingga pos darurat APBD yang ditaksir menembus angka Rp170 Miliar.

Namun, tim investigasi aliansi menemukan aroma manipulasi data yang sangat menyengat setelah mengomparasi klaim resmi pemerintah dengan fakta di lapangan.

Dari segi jumlah KK yang terdampak parah, BPBD mengklaim ada 1.133 Kepala Keluarga, namun aliansi hanya menemukan sekitar 160 KK, sementara status lebih dari 900 KK selebihnya yang tercatat berhak menerima bantuan besar ternyata memiliki alamat tidak jelas, tidak dikenal warga, dan kondisi fisik rumahnya masih utuh.

Selain itu, klasifikasi kerusakan sengaja dihilangkan oleh pemerintah dengan menyamaratakan semua status menjadi rusak berat/total—padahal standar nasional wajib membaginya menjadi rusak ringan, sedang, dan berat.