Ratusan Eks Karyawan PT Trijaya Tirta Dharma Tagih Pesangon, Gubernur dan Wali Kota Didesak Turun Tangan!

NAWACITAPOST.COM — Suasana di pusat Kota Bandar Lampung mendadak riuh dan sarat emosi pada Jumat (1/5/2026) pagi. Bukan oleh festival atau perayaan, melainkan oleh kepulan asa ratusan mantan buruh yang menolak menyerah pada nasib. Hampir dua tahun terombang-ambing dalam ketidakpastian pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ratusan eks karyawan PT Trijaya Tirta Dharma kembali turun ke jalan. Mereka membawa satu tuntutan mutlak: Bayar hak pesangon kami!

Di bawah terik matahari, poster-poster raksasa dibentangkan. Kalimat-kalimat bernada tajam seperti "Bayar Hak Kami, Pesangon Bukan Sedekah" dan "Kami Eks Karyawan PT Trijaya Tirta Dharma Menagih Hak Pesangon" menjadi tamparan keras di tengah hiruk-pikuk kota, tepatnya di Bundaran Adipura, Kota Bandar Lampung. Ini bukan sekadar aksi protes, ini adalah jeritan bertahan hidup.

Dua Tahun Mengeringkan Air Mata, Dapur Harus Tetap Mengepul

Sejak palu PHK diketuk secara resmi pada 31 Desember 2024 silam, waktu seolah berhenti bagi para pekerja. Janji tinggal janji, sementara realisasi pembayaran pesangon tak kunjung menemui titik terang. Proses yang berlarut-larut ini dinilai telah mencekik kondisi ekonomi keluarga para mantan pekerja.

Baca Juga: Skandal Padangsidimpuan — Dana Bantuan Menguap, Wali Kota Buta Informasi, Status Wilayah Sengaja Dibolak-Balik?

"Kami hanya meminta hak kami dipenuhi! Hampir dua tahun kami menunggu dalam ketidakpastian, sementara di rumah, banyak dari kami yang harus berjuang berdarah-darah demi memenuhi kebutuhan perut keluarga," teriak salah satu orator di atas mobil komando, disambut riuh air mata dan kepalan tangan para peserta aksi.

Dengan tegas, mereka mengingatkan pihak manajemen bahwa pesangon yang mereka tuntut adalah hak normatif yang dilindungi secara sah oleh undang-undang ketenagakerjaan, bukan sebuah belas kasihan.

Menanti 'Tangan Besi' Gubernur dan Wali Kota: "Negara Harus Hadir!"

Merasa dikhianati oleh korporasi, ratusan massa aksi kini mengarahkan pandangan mereka kepada penguasa daerah. Mereka mendesak Gubernur Lampung dan Wali Kota Bandar Lampung untuk tidak menutup mata dan segera mengintervensi konflik yang berkepanjangan ini.

• Tuntutan kepada Gubernur Lampung: Didorong untuk segera menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar bertindak tegas dan mengawasi kepatuhan hukum perusahaan.

• Tuntutan kepada Wali Kota Bandar Lampung: Diminta membuka ruang mediasi dan memfasilitasi penyelesaian agar hak-hak warga kota tidak lagi diabaikan.

Baca Juga: DPRD Batam 'Sembunyikan' Data Anggaran? Birokrasi Lambat, UU KIP Diduga Ditabrak!

"Negara harus hadir melindungi rakyatnya! Kami berharap Gubernur dan Wali Kota tidak tinggal diam melihat penderitaan kami," tegas perwakilan pekerja lainnya dengan suara bergetar menahan amarah.

Forum Media Integritas Siap Kawal, Sentil Sikap Pemangku Kebijakan

Indra Sigolo Golo Ketua Umum Forum Media Integritas (FMI) menyatakan akan mengawal dugaan belum terbayarnya pesangon para pekerja yang telah berlangsung hampir dua tahun sejak PHK. Pihaknya menyoroti bahwa hingga satu bulan pascademonstrasi, baik pihak perusahaan maupun para pemangku kepentingan di daerah belum menunjukkan perhatian serius terhadap upaya para pekerja mencari keadilan.

Hal ini disampaikan oleh Indra Sigolo Golo, melalui pesan seluler yang diterima Media Nawacita Indonesia. Ketua Umum FMI, Indra Sigolo Golo, bahkan menyindir sikap para pemangku kebijakan yang dinilainya "bungkam seribu bahasa".

"Kami akan terus mengawal kasus ini. Ini soal hak hidup dan keadilan bagi pekerja yang taat membayar pajak dan berkontribusi pada ekonomi daerah. Sayangnya, para pemangku kebijakan sepertinya bungkam seribu bahasa. Padahal rakyat sedang menunggu kehadiran negara," ujar Indra, Sabtu (15/6/2026).