Bungkam di Tengah Resah, DPRD Padangsidimpuan Diduga Hindari Jawab Dugaan Korupsi Bencana

NAWACITAPOST.COM — Upaya pengungkapan kebenaran atas dugaan penyimpangan berat yang mengguncang Kota Padangsidimpuan membentur dinding tebal. Jalan terjal dan berliku kini dirasakan oleh PT Media Nawacita Indonesia saat berusaha menjalankan tugas jurnalistik yang mendasar: mencari kebenaran dan klarifikasi atas pengelolaan dana bencana serta validitas data korban.

Surat permohonan audiensi yang diajukan kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan justru berakhir di lorong tanpa ujung—dijadikan bola lemparan yang tidak kunjung mendapatkan kepastian jawaban, seiring semakin menguatnya dugaan adanya permainan kotor di balik layar.

Dua Kali Mengajukan, Hampa Tanggapan

Berdasarkan catatan resmi, jejak upaya komunikasi ini telah dimulai sejak jauh hari. Surat permohonan pertama dikirimkan pada 19 Juni 2026, namun lenyap tanpa gema tanpa ada balasan maupun panggilan dari meja pimpinan dewan.

Baca Juga: Detik-Detik Mencekam: Tribun VIP Drift Speed Fest Purwokerto Ambruk

Tak menyerah, pada 1 Juli 2026, surat audiensi kedua kembali diserahkan secara resmi. Namun nasibnya serupa. Hingga 28 Juli 2026, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan belum memberikan satu pun pernyataan terbuka atau jadwal pertemuan yang jelas.

Ketika pihak media menindaklanjuti pada 20 Juli 2026, Sekretariat DPRD hanya melemparkan janji berulang: "Akan kami sampaikan kembali kepada Ketua DPRD."

Janji tersebut diduga menguap tanpa tindak lanjut dan ruang dialog. Pola ini semakin memperkuat dugaan bahwa pintu demokrasi di lembaga perwakilan rakyat tersebut sengaja ditutup rapat untuk menghalangi sorotan publik.

Di Balik Sikap Bungkam: Manipulasi Data dan Dana Menguap

Sikap tertutup ini terjadi di tengah badai kecurigaan yang memuncak. Laporan lapangan dan keluhan warga menyuarakan kegelisahan mendalam mengenai ketidakjelasan data korban banjir bandang tahun 2025.

Baca Juga: Guncangan di Bank Indonesia: Perry Warjiyo Resmi Lengser Setelah 7 Tahun Menjabat

Angka yang diajukan ke pemerintah pusat disinyalir berbeda dengan fakta di lapangan, penyaluran bantuan diduga tidak merata, dan pertanggungjawaban anggaran bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah terasa samar tanpa bukti fisik yang jelas. Sikap tertutup DPRD dinilai bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk membiarkan kebenaran terpendam.

Aktivis dan Warga Berteriak: KPK Harus Masuk

Gelombang protes kini bergema semakin keras. Aktivis kemanusiaan Rajes Simanungkalit bersama perwakilan warga berinisial E. Hasibuan menilai sikap menghindar ini sebagai petunjuk yang benderang.

"Ketika lembaga yang disebut rumah rakyat justru menutup pintu bagi pers yang mengawal aspirasi dan fakta, maka ada sesuatu yang sangat besar yang ditakuti untuk dibongkar. Ketidakjelasan data korban, bantuan yang hilang, dan surat yang diabaikan, semuanya membentuk satu pola konspirasi bungkam," tegas Rajes, Selasa (28/7/2026).

Rajes pun mendesak lembaga antirasuah untuk segera mengambil langkah tegas tanpa kompromi.

"Kami meminta KPK segera turun tangan, memeriksa jalur birokrasi yang buntu ini, dan membongkar apakah ada keterlibatan struktural dalam menutup-nutupi dugaan penyimpangan dana bencana dan manipulasi data di Padangsidimpuan," tambahnya.