NAWACITAPOST.COM — Acara penyerahan bantuan pangan berupa telur dan kacang hijau yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, pada Selasa (11/8/2026) di Kantor Lurah Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, memicu gelombang kritik dan pertanyaan tajam dari masyarakat.
Di saat pemerintah membagikan bahan pangan bernilai relatif kecil tersebut, ribuan korban bencana yang terdampak sejak November 2025 masih mempertanyakan keberadaan anggaran jumbo. Bantuan bernilai ratusan miliar rupiah yang dikabarkan telah mengalir dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seolah tak berbekas di lapangan.
Penyerahan bantuan telur dan kacang hijau diklaim pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan upaya pemenuhan gizi keluarga pascabencana. Namun, warga menilai aksi seremonial ini sangat tidak seimbang dengan janji manis pemulihan yang berhembus di media massa.
"Sudah lebih dari sembilan bulan berlalu sejak bencana melanda. Katanya ada bantuan ratusan miliar dari Presiden Prabowo, dari Gubernur Sumut, dari berbagai kementerian dan lembaga. Di mana semuanya itu? Yang tampak baru telur dan kacang hijau. Apakah puluhan miliar itu hanya ada di atas kertas saja?" kritik sejumlah korban bencana.
Empat Tuntutan Transparansi Publik
Ketidaksesuaian antara narasi besar pemerintah dan realita di lapangan memicu rentetan pertanyaan mendasar dari publik:
- Kepastian Total Dana: Berapa angka pasti total dana bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi? Warga menuntut keterbukaan tanpa simpang siur data antarinstansi.
- Detail Rincian Penyaluran: Ke mana dana disalurkan, siapa penerimanya, serta berapa nominalnya? Warga menyoroti adanya perbedaan data antara Kemensos, Kemenko PMK, BNPB, dan Pemko Padangsidimpuan.
- Realisasi Pemulihan Fisik: Mengapa belum ada pembangunan hunian tetap, perbaikan rumah rusak, maupun jaminan hidup layak jika dana ratusan miliar tersebut sudah dicairkan?
- Indikasi Pengalihan Isu: Publik mempertanyakan apakah acara seremonial pembagian telur dan kacang hijau sengaja digelar demi menutupi keterlambatan atau kegagalan penyaluran dana besar.
Kejanggalan ini diperparah oleh tumpukan masalah transparansi yang tak kunjung diselesaikan Pemko dan DPRD Padangsidimpuan. Surat audiensi media dan warga berbulan-bulan tak dibalas, Rapat Paripurna kerap digelar di luar daerah yang menyerap anggaran rakyat, hingga dugaan minimnya pengawasan APBD oleh legislatif dan sikap tertutup instansi teknis seperti Dinas Sosial serta BPBD.
Warga pun menyindir tajam, "Saat pembagian telur dan kacang hijau, seremonialnya megah dan dihadiri langsung Wali Kota. Namun saat rakyat menanyakan ke mana ratusan miliar rupiah bencana pergi, pejabat justru bersembunyi dan tak kunjung memberi jawaban."
Pesan Tegas Korban Bencana
Korban bencana menegaskan bahwa mereka membutuhkan kejelasan nyata dan transparansi penggunaan anggaran, bukan sekadar janji atau aksi simbolis semata.
"Kami berterima kasih atas telur dan kacang hijaunya. Namun kami tidak butuh sekadar simbol dan seremonial di saat kami masih menderita. Yang kami butuhkan adalah kejelasan atas puluhan miliar rupiah yang dikabarkan telah dikirimkan untuk kami. Bukan telur dan kacang hijau sebagai pengganti uang ratusan miliar itu!" tegas warga.
"Buka semua data! Tunjukkan ke mana perginya setiap rupiah bantuan bencana! Jika memang belum cair, katakan jujur kapan akan cair dan berapa jumlahnya. Jika sudah cair, tunjukkan bukti penyalurannya kepada kami yang berhak menerimanya. Jangan biarkan kami menunggu bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sementara yang kami terima hanya janji dan sesekali bahan pangan bernilai kecil."
Penyaluran seremonial ini kian menguatkan dugaan warga bahwa terdapat hal yang disembunyikan terkait alokasi dana pemulihan. Warga menegaskan tidak akan berhenti menuntut hingga akuntabilitas keuangan dapat dibuktikan secara sah.
"Keadilan tidak bisa dibayar hanya dengan telur dan kacang hijau. Hak kami atas ratusan miliar rupiah bantuan bencana harus dijelaskan secara terbuka, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama belum ada jawaban yang transparan, maka dugaan penyalahgunaan dan penggelapan dana itu akan terus bergema hingga ke pengadilan," tutup perwakilan warga.(Lesmanan.H)
Artikel Terkait
Sinyal Bebas Banjir Kayuringin: Terobosan Berani DBMSDA Kota Bekasi Tuntaskan Proyek Vital
Ukir Sejarah Perdamaian Adonara, Lowonara dan Belle Berdamai Lewat Ritual Adat
Viral! Mobil Mewah Bupati Lampung Selatan Terjebak di Jalan Rusak
Jeritan Korban Banjir dan Aksi Damai Mahasiswa dengan Elemen Masyarakat Menagih Keadilan
Dulu Garda Depan Pemko, Kini Saut MT Harahap Pimpin Aksi Unjuk Rasa