Padangsidimpuan Menjerit! Adnan Buyung dan Saut MT Bongkar Skandal Rapat Mewah DPRD

 

NAWACITAPOST.COM — Aksi damai yang menggeruduk Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, mendadak viral di media sosial. Menanggapi fenomena panas ini, Advokat Senior Adnan Buyung Lubis bersama Saut MT Harahap akhirnya bersuara keras. Sorotan tajam ini bersumber dari unggahan akun Facebook @Baun Aritonang melalui program Bincang Tonang, yang menguliti dugaan pemborosan anggaran oleh para wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi daerah yang carut-marut.

Adnan Buyung Lubis melontarkan kritik pedas terkait keputusan DPRD Kota Padangsidimpuan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memboyong agenda rapat Ranperda (melalui Bapemperda) ke Hotel Antares di Kota Medan, alih-alih memanfaatkan fasilitas daerah.

"Akhir-akhir ini kan Presiden Prabowo sudah menyampaikan, agar dilakukan efisiensi anggaran, namun kelihatannya ada terkesan pihak DPRD Kota Padangsidimpuan baru-baru ini melakukan rapat Ranperda melalui Bapemperda ke Kota Medan," tegas Adnan Buyung Lubis dalam podcast tersebut.

 

Ia menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas harus menjadi tolok ukur utama sebelum memutuskan menggelar kegiatan di luar gedung pemerintahan.

"Ketika itu mengacu kepada peraturan presiden tahun 2018 itu cukup jelas bahwasanya kalau rapat Bapemperda itu dilakukan di dalam gedung, ketika misalnya dilaksanakan di luar gedung, kita harus melihat dahulu efisiensi, dan efektivitas dari kinerja itu, inilah yang kita suarakan," lanjutnya.

Adnan Buyung menyayangkan sikap para pejabat yang dinilai mengabaikan perputaran ekonomi lokal Kota Padangsidimpuan.

 

"Ketika perputaran uang itu terjadi di Padangsidimpuan maka PAD Padangsidimpuan lah yang meningkat, nah itulah yang kita pertanyakan kemarin, kata efisiensi itu sebenarnya mengirit," tutur Adnan Buyung Lubis.

Menurutnya, Pemerintah Kota Padangsidimpuan semestinya menaati Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, mengingat jeritan ekonomi yang tengah dialami warga setempat.

 

"Ketika ini terjadi, sementara masyarakat kita sudah menjerit, pembangunan kita, sudah kita lihat bersama, bagaimana Padangsidimpuan, jalan banyak yang berlobang-lobang, ekonomi masyarakat semakin menurun, Rp50.000 saja susah, kok kenapa mereka masih melakukan rapat Ranperda kesana, kecuali darurat," ujar Adnan Buyung Lubis.

Ia menambahkan bahwa kegiatan internal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak memiliki aturan mengikat untuk digelar di luar daerah, kecuali dalam keadaan mendesak.

 

"Tetapi etikanya di situ ada syarat, syaratnya efisiensinya dikaji, efektivitasnya harus dikaji, ini kok tidak dikaji oleh meeka, PAD Kita kan sudah nampak, hancur-hancuran kita kan," imbuh Adnan Buyung Lubis.

Ia juga menyoroti minimnya anggaran daerah dan PAD yang tak kunjung membaik.

 

"Anggaran kita sudah cukup jelas, sangat minim saat ini, apalagi kondisi sekarang, kita sudah tahu bersama bagaimana ekonomi di daerah ini, PAD kita banyak yang kurang, tidak naik, tidak signifikan menaiknya kan, inilah yang kita pertanyakan terus-menerus," cetusnya.

 

Mewakili Aliansi Rakyat Bersatu, Adnan Buyung mengaku telah mendatangi gedung dewan untuk meminta klarifikasi, namun tidak bertemu dengan anggota DPRD yang bersangkutan.

"Artinya gini, semalam memang pihak DPRD apalagi pihak Bapemperdanya tidak ada yang hadir, anggota dewannya tidak hadir, tetapi di situ sudah disampaikan oleh Sekwan (Sekretaris DPRD) dengan berbagai alasan, tapi yang paling penting persoalannya, ini jangan dilakukan mereka lagi," terangnya.

Ia menegaskan akan memanfaatkan momen Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan Sekretaris DPRD pada 20 Agustus 2026 mendatang untuk mengejar jawaban pasti.

 

"Pada kegiatan tanggal 20 itulah akan saya pertanyakan nanti, di saat jeda waktu RDP tersebut. Nah sampai saat ini kita tidak tahu apa alasan mereka itu," jlentrehnya.

 

Dalam forum yang sama, Saut MT Harahap membeberkan kronologi keberadaannya di lokasi kejadian. Cerita berawal saat ia melintasi lini masa Facebook dan melihat unggahan Adnan Buyung Lubis mengenai agenda rapat tersebut.

"Saya lihat-lihat di situ postingan Pak Buyung (Adnan Buyung Lubis red), di situ katanya ada rapat Ranperda di Kota Medan DPR dan OPD-OPD, kebetulan waktu itu saya ada di Medan, namun saya tidak tahu kalau ada acara kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD dan beberapa OPD," ucap Saut MT Harahap.

Setelah terus dihubungi dan didesak oleh Adnan Buyung untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut, Saut akhirnya meluncur ke lokasi.

 

"Lalu karena ini sudah beberapa kali saya didesak, saya datang ke Hotel Antares, saya lihat di parkiran semua dikuasai mobil-mobil se Padangsidimpuan, lalu saya masuk ke dalam hotel, dan bertanya di resepsionis, (acara DPRD Kota Padangsidimpuan di ruangan mana lantai berapa)," jelas Saut.

Setelah dikonfirmasi petugas resepsionis, Saut mendatangi Ruang Merkuri di Lantai 2 dan mendapati sejumlah anggota DPRD serta pejabat OPD tengah berkumpul.

 

"Lalu saya membuat postingan di situ dengan membuat video, langsung saya tanya di situ, apa urgensinya DPRD dan OPD harus melakukan rapat di Kota Medan," tuturnya.

Saut meyakini kegiatan mewah di luar daerah tersebut bukan atas dorongan Kepala Daerah.

 

"Karena saya berulang ditagih, untuk hadir ke sana dan melihat, saya juga berpikir, ini efisiensi, dengan saya tahu persis Wali Kota Padangsidimpuan per hari ini, dia orangnya tidak suka menghambur-hamburkan anggaran, saya yakin ini tidak persetujuan dan tidak suruhan Wali Kota," papar Saut.

 

Ia menduga agenda tersebut dipaksakan oleh pihak legislatif memanfaatkan momen penutupan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) pada Senin (3/8/2026).

 

"Kalaupun mereka belum bisa kembali, kan bisa ditunda satu hari, tidak terlalu mendesak, kalau mereka mengingat anggaran yang lebih efisiensi dan keuangan Kota Padangsidimpuan yang carut marut, mereka tidak akan lakukan," cetus Saut.

Kecurigaan publik pun tak terelakkan melihat rapat pembahasan Ranperda sengaja digelar jauh dari jangkauan masyarakat Padangsidimpuan.

 

"Itulah dasarnya saya juga merasa tidak enak dan tidak sependapat dengan mereka di Medan melakukan rapat pembahasan Ranperda ini, terlalu mubazir dan layak kita curigai, apa niat mereka, sehingga harus mereka lakukan rapat jauh dari warga Kota Padangsidimpuan," tegasnya.

 

Saut juga menyemprot Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan yang beralasan hanya menghadiri undangan Ketua DPRD.

 

"Mengapa dia menghargai kalau aturannya sudah lari, kalau kita sudah mengetahui itu salah, kenapa dia tidak dikatakan, salah satu yang bertanggung jawab di sini adalah Sekda, tanpa persetujuan dia OPD-OPD tidak akan berangkat ke sana," pungkasnya.(Lesmanan.H)