Muktamar Ke 35 Nahdlatul Ulama: Pertaruhan Marwah Pesantren dan Karisma Para Kiai

NAWACITAPOST.COM— Penetapan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai arena Muktamar Ke 35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–31 Agustus 2026 menegaskan momentum bersejarah bagi organisasi keagamaan terbesar di dunia ini untuk kembali ke akar sejarahnya.

Pendakwah Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah menegaskan bahwa langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menempatkan gelaran akbar di tanah kelahiran Mbah Wahab Chasbullah tersebut merupakan wujud menjaga marwah dan martabat jam'iyah.

“Nahdlatul Ulama itu lahir jauh sebelum Republik ini menjejakkan kakinya di bumi nusantara. Usianya matang, akar sejarahnya menghujam kuat di bilik-bilik pesantren,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya, dikutip pada Selasa, (11/8/2026).

 

Gus Miftah menyoroti pentingnya menjaga arena Muktamar dari segala bentuk intervensi dan manipulasi politik. Ia meyakini bahwa Istana maupun Presiden memegang teguh komitmen untuk tidak ikut campur dalam proses pemilihan Rais 'Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

“Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren,” imbuhnya.

Ia menambahkan, sikap Istana yang menjaga jarak aman dari proses internal organisasi merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap independensi para ulama.

“Di sinilah letak kearifan Presiden. Beliau tahu persis batas demarkasi antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral jam'iyah. Sebab, mengintervensi NU sama artinya dengan merobohkan tiang penyangga moral civil society yang selama ini berdiri tegak meneduhkan bangsa,” ungkap Gus Miftah.

 

“Sikap tegas ini bukan sekadar basa-basi politik atau pembelaan diri. Ini adalah sikap dasar yang lahir dari rasa hormat yang mendalam. Istana sangat mengerti posisi. Menghormati marwah ulama bukan dengan cara ikut mengatur mereka, melainkan dengan memberikan ruang kedaulatan penuh bagi para kiai untuk menentukan masa depan jam’iyahnya,” jelasnya.

Merespons dinamika menjelang gelaran Muktamar Ke 35 Nahdlatul Ulama (NU), Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji ini melayangkan sentilan keras bagi pihak-pihak yang mencoba memanipulasi situasi dengan menjual nama jajaran pemerintahan demi syahwat kekuasaan pribadi.

“Ketika politik elektoral sering kali bising dan mengaburkan nalar, suara dari pesantrenlah yang menjadi pengingat yang jernih. NU adalah tiang utama civil society di Indonesia. Jika tiang ini ikut digoyang oleh syahwat politik kekuasaan, runtuhlah atap moral bangsa ini,” terangnya.

“Jadi, sangat tidak elok jika masih ada pihak-pihak yang bergerak di bawah tanah, berbisik di lorong-lorong Muktamar, lalu menjual nama Istana. ‘Sudah dapat restu,’ atau ‘Ini titipan Pusat,’” tambahnya.

 

Gus Miftah mendesak para aktor politik dan oknum di balik gerakan bawah tanah tersebut untuk segera menghentikan klaim sepihak yang mencederai akal sehat umat.

“Klaim semacam itu bukan hanya kurang etis, tetapi juga bisa mengganggu akal sehat umat dan marwah para kiai dan juga menodai marwah serta kehormatan Presiden,” tegasnya.

Ia mewanti-wanti para provokator agar tidak mengkerdilkan forum suci ulama menjadi sekadar arena perebutan pengaruh politik praktis, terlebih jika figur yang diusung tidak memiliki kapasitas yang cukup.

“Jangan mengkerdilkan forum suci para ulama ini menjadi sekadar arena perebutan pengaruh politik praktis,” sambungnya.

 

“Apalagi jika figur yang dijajakan itu, mohon maaf, jauh dari harapan umat. Dinilai kurang kapasitas dan tidak mempunyai rekam jejak yang memadai dalam menahkodai ormas terbesar di dunia ini. Jangankan menyatukan umat, memimpin kelompoknya sendiri dari godaan ambisi saja belum bisa dinyatakan lulus,” ujar Gus Miftah lagi.

Sebagai refleksi mendalam, Gus Miftah mengutip ajaran klasik Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim yang mengingatkan bahaya ambisi kepemimpinan: “Man thalaba al-riyasata fadhahahu Allahu” (Siapa yang ambisius mengejar jabatan kepemimpinan, maka Allah akan menghinakannya).

“Kekuasaan di NU itu bukan untuk direbut (dithalab), melainkan sebuah amanah berat yang digotong bersama atas dasar khidmah (pengabdian). Ketika seseorang belum mumpuni secara kapasitas, namun memaksakan diri maju dengan cara menunggangi klaim ‘restu Istana,’ ia sebenarnya sedang meruntuhkan wibawanya sendiri di hadapan para kiai sepuh,” lanjutnya.

Gus Miftah berharap forum tertinggi organisasi ini dapat berlangsung penuh kedamaian dan kebersihan tanpa diwarnai praktik transaksional.

 

“Muktamar di Tambakberas harus menjadi panggung yang gembira, bersih dari transaksional, dan bermartabat. Biarlah para kiai sepuh di jajaran Syuriyah dan para muktamirin yang membawa mandat akar rumput yang menimbang dan memutuskan dengan nurani jernih,” katanya lagi.

Menutup keterangannya, ia menegaskan posisinya sebagai penonton netral yang mendambakan kejayaan Nahdliyin tanpa ada campur tangan pihak luar yang berniat mengotori forum suci ini.

“Saya sebagai orang yang mencintai NU dan bukan bagian dari timses manapun, hanya ingin NU menjadi lebih baik kedepannya. Semata karena tantangan besar kini berada didepan mata nahdliyin,” tuturnya.

“Ketika Istana memilih menghormati NU dari kejauhan dengan cinta dan proporsionalitas, maka elemen-elemen di luar sana mestinya tahu diri: jangan mengotori kesucian muktamar dengan dagang pengaruh yang stensilan,” tukasnya.(***)