SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Dua tahun setelah 50 anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024–2029 dilantik pada 24 Agustus 2024, pertanyaan tentang kinerja wakil rakyat mulai bergeser. Bukan lagi sekadar siapa yang paling sering muncul di media, tetapi apa yang sebenarnya dilakukan ketika nama mereka muncul.
Audit jejak media yang dilakukan terhadap periode 24 Agustus 2024 hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan tingkat eksposur masing-masing legislator tidak sama.
Penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci nama anggota, DPRD Surabaya, Komisi A-D, RDP, hearing, pansus, reses, perda, APBD, PAD serta isu pelayanan publik.
Dari perjalanan dua tahun tersebut, terdapat 50 kursi yang diaudit, tetapi 51 individu pernah mengisinya. Perubahan terjadi setelah Adi Sutarwijono meninggal dunia pada Februari 2026 dan Anas Karno kemudian dilantik melalui mekanisme PAW pada 27 April 2026.
Arif Fathoni dan Syaifuddin Zuhri
Dalam rekam digital yang berhasil diverifikasi, Arif Fathoni termasuk nama dengan eksposur pemberitaan tinggi. Arsip tag ANTARA bahkan mencatat 159 berita terkait Fathoni ketika penelusuran dilakukan.
Namun angka tersebut tidak otomatis menjadi angka audit dua tahun karena halaman tag dapat memuat berita di luar periode penelitian. Angka itu lebih tepat dibaca sebagai indikator eksposur media.
Sepanjang 2026, Fathoni muncul dalam sejumlah isu mulai inovasi menghadapi tekanan fiskal, keamanan, ketahanan pangan, kepemudaan, pelatihan kerja hingga olahraga.
Sementara Syaifuddin Zuhri mengalami perubahan eksposur setelah menggantikan posisi Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPRD Surabaya. Ia dilantik sebagai Ketua DPRD pada 6 Mei 2026.
Perubahan jabatan tersebut memperluas ruang pemberitaannya dari isu sektoral menjadi persoalan kelembagaan DPRD dan koordinasi politik parlemen kota.
Yona Bagus dan Komisi A
Nama Yona Bagus Widyatmoko juga terlihat konsisten dalam pemberitaan. Sebagai Ketua Komisi A, isu yang muncul antara lain rotasi pejabat Pemkot, pengaduan masyarakat, RDP, pelayanan pemerintahan hingga aspirasi mahasiswa.
Pada Januari 2026, Yona mendorong masyarakat memanfaatkan DPRD sebagai saluran pengaduan. Pada April ia menanggapi rotasi 78 pejabat Pemkot, sedangkan pada Juni 2026 namanya kembali muncul dalam penerimaan aspirasi mahasiswa.
Pola tersebut menunjukkan bagaimana posisi pimpinan komisi ikut menentukan jenis dan frekuensi eksposur media.
Komisi D: pendidikan, kesehatan dan data sosial
Di Komisi D, Imam Syafi’i memiliki jejak pemberitaan pada isu efisiensi APBD, pendidikan, bantuan sosial serta validitas data desil.
Michael Leksodimulyo lebih banyak muncul dalam isu kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi fasilitas kesehatan dan pembiayaan BPJS.
