Namun peta pemberitaan tersebut baru tahap awal.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: berapa RDP yang benar-benar menghasilkan rekomendasi? Berapa aspirasi reses yang masuk pembahasan kebijakan? Berapa kritik kepada OPD yang ditindaklanjuti? Berapa pansus yang menghasilkan perubahan regulasi? Dan seberapa aktif masing-masing anggota menjalankan fungsi pengawasan?
Menurut Nawi, pertanyaan tersebut yang akan menjadi bahan pengembangan survei Fraksi Kantin.
“Kalau memungkinkan, kami ingin duduk bersama BK DPRD dan teman-teman wartawan yang ngepos di DPRD. Kita susun instrumen survei yang transparan, kriterianya jelas, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.”
Dengan demikian, audit dua tahun DPRD Surabaya tidak berhenti pada pertanyaan siapa paling sering muncul, tetapi berkembang menjadi pertanyaan yang lebih substantif: apa yang dikerjakan, apa yang diperjuangkan, dan apa yang benar-benar ditindaklanjuti.
Sebab popularitas media dan kinerja legislatif merupakan dua hal yang berbeda.
Justru jarak antara keduanya yang menarik untuk dibuka dengan data.
Catatan metodologi: jumlah pemberitaan tidak boleh dihitung hanya berdasarkan hasil Google. Berita duplikat, siaran pers yang disalin sejumlah media, berita pelantikan, profil anggota serta artikel yang hanya mencantumkan nama dalam daftar harus dipisahkan. Karena itu, angka absolut per anggota baru dapat disebut sebagai jumlah riil setelah seluruh URL dalam corpus Agustus 2024–Agustus 2026 dikumpulkan dan dideduplikasi. ***
