Agus Sulistriyono: Berita Paling Tidak Enak Dibaca Justru Selamatkan Program Prabowo

NAWACITAPOST.COM — Chief Executive Officer (CEO) Promedia Group, Agus Sulistriyono, menegaskan pentingnya peran pers sebagai pengawas independen terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Ia mengingatkan agar para pembantu presiden tidak alergi terhadap kritik media yang bertujuan memperbaiki tata kelola di lapangan.

Menurut Agus, tiga program prioritas pemerintah—yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat—merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil yang perlu dikawal bersama.

 

"Saya termasuk orang yang percaya Presiden Prabowo punya keberpihakan kuat kepada rakyat kecil. Lihat saja tiga program besarnya: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Bagi saya, ketiganya seperti trisula pemberdayaan rakyat: anak-anak diperbaiki gizinya, keluarga miskin diberi akses pendidikan, dan ekonomi desa diperkuat melalui koperasi," kata Agus.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa efektivitas program besar tersebut sangat bergantung pada manajemen pelaksanaan di lapangan.

"Tetapi saya harus mengatakan dengan keras: program sebagus apa pun bisa rusak kalau tata kelolanya carut-marut. Dan ketika ada persoalan tata kelola itu dikritik wartawan, jangan kemudian pers yang dimusuhi. Inilah yang membuat saya prihatin," ujarnya.

Ia menekankan bahwa bentuk dukungannya kepada pemerintah dilakukan dengan cara menjaga agar kebijakan strategis tidak terhambat oleh masalah tata kelola maupun sikap pejabat yang tertutup.

 

"Saya mendukung Presiden Prabowo. Justru karena mendukung, saya ingin program-program beliau berhasil. Kalau di lapangan ada persoalan MBG, koperasi, atau program lainnya, bongkar. Evaluasi. Bereskan sampai ke akar-akarnya. Jangan kritik dianggap serangan kepada pemerintah," tutur Agus.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa ancaman terbesar bagi efektivitas kebijakan pemerintah bukanlah laporan kritis dari media, melainkan sumbatan informasi.

"Yang harus ditakuti pemerintah bukan wartawan yang kritis. Yang harus ditakuti adalah persoalan di lapangan yang tidak pernah sampai ke meja Presiden karena semua orang sibuk mengatakan program baik-baik saja," kata Agus.

Ia menambahkan, "Di sinilah fungsi pers. Wartawan bukan bagian dari humas pemerintah. Tugas wartawan bukan membuat semua program terlihat bagus. Kalau bagus, katakan bagus. Kalau ada persoalan, bongkar persoalannya."

 

Agus juga membedakan secara tegas antara karya jurnalistik kritis dan pelanggaran etika.

"Kritis berbeda dengan hoaks. Hoaks harus dilawan. Wartawan yang melanggar kode etik harus dikoreksi. Media yang melakukan pemerasan harus ditindak. Tetapi jangan semua kritik kepada tata kelola program pemerintah kemudian dicurigai sebagai upaya menyerang pemerintah," tegasnya.

Di samping persoalan pengawasan program, CEO Promedia Group ini juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi industri pers nasional akibat pergeseran alokasi iklan ke platform digital asing.

"Apalagi kondisi industri pers hari ini sedang berdarah-darah. Media nasional dan lokal harus berperang melawan algoritma dan dominasi platform global. Pendapatan iklan berpindah ke Google, Meta, TikTok dan berbagai platform teknologi lainnya. Di tengah kondisi itu, pemerintah justru perlu mengevaluasi ke mana belanja komunikasi kementerian, lembaga negara, BUMN dan pemerintah daerah mengalir," ungkap Agus.

 

Ia pun mempertanyakan transparansi alokasi anggaran komunikasi jajaran pemerintah.

"Saya ingin pertanyaannya sederhana: Berapa besar uang komunikasi pemerintah yang dibelanjakan kepada pers Indonesia, dan berapa yang justru mengalir ke platform global?" kata Agus.

"Buka datanya. Jangan sampai uang iklannya diberikan kepada platform global, sementara ketika ada kritik terhadap pemerintah, wartawan Indonesia yang dimarahi. Ini tidak adil. Yang saya minta adalah keberpihakan kepada ekosistem pers Indonesia," lanjutnya.

Mengakhiri keterangannya, Agus meminta para pejabat terkait untuk terbuka terhadap masukan dari wartawan demi keberhasilan program kerja Presiden.

 

"Presiden punya program-program besar yang membutuhkan pengawasan publik. Presiden juga membutuhkan informasi yang jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Karena itu para pembantu Presiden seharusnya tidak alergi terhadap kritik," kata Agus.

"Kadang-kadang berita yang paling tidak enak dibaca justru merupakan informasi yang paling penting untuk menyelamatkan sebuah program. Saya mendukung Presiden Prabowo bukan dengan cara ikut mengatakan semuanya baik-baik saja," tambahnya.

Ia menyimpulkan bahwa pengawasan kritis adalah bentuk kepedulian nyata terhadap keberlanjutan program pemerintah.

"Saya mendukung beliau dengan cara ikut menjaga agar program-program yang bagus tidak rusak karena tata kelola yang buruk, kepentingan di bawah, dan pejabat yang antikritik. Karena bagi saya, mencintai sebuah program bukan berarti diam melihat kekurangannya. Justru karena ingin program Presiden berhasil, pers harus berani mengkritik tata kelolanya. Dan pemerintah seharusnya berterima kasih ketika masih ada wartawan yang mau melakukan itu," pungkas Agus.