Saat Hak Dasar Rakyat Terkatung-katung, Anggaran Plesiran Pejabat Justru Meroket Fantastis!

NAWACITAPOST.COM — Sebuah potret buram tata kelola anggaran kembali menghentak publik Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Di tengah kepulan trauma para korban banjir bandang 2025 yang belum juga mendapatkan hunian layak, serta jeritan anak-anak sekolah yang terpaksa belajar di bawah guyuran air hujan akibat atap bocor, Pemerintah Kota Padangsidimpuan justru mengesahkan kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Melalui Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan APBD, pos anggaran belanja perjalanan dinas dan paket rapat internal dilaporkan membengkak secara drastis dengan penambahan yang sangat signifikan.

Paradoks Anggaran: Angka Kemewahan di Tengah Kemiskinan

Kebijakan perubahan anggaran ini memicu gelombang kritik tajam karena dinilai tidak berpihak pada prioritas mendesak yang dihadapi masyarakat lapis bawah. Peningkatan anggaran dialokasikan secara masif untuk mobilitas pejabat, yang dinilai sangat kontras dengan realitas infrastruktur publik yang lumpuh.

Baca Juga: Janji Solusi Terpadu Sibulutolang, Nyata atau Sekadar Kosmetik Citra?

Aktivis Padangsidimpuan berinisial RS, secara lantang menyoroti bahwa tambahan dana sebesar Rp4,4 Miliar tersebut sebenarnya merupakan angka yang sangat melimpah jika dikonversikan menjadi solusi riil bagi permasalahan mendasar kota:

• Penyediaan puluhan unit rumah layak huni atau hunian tetap (huntap) bagi keluarga korban bencana banjir bandang 2025 yang rumahnya rata dengan tanah.

• Rehabilitasi total fasilitas pendidikan di berbagai wilayah pinggiran yang kondisinya lapuk, retak, dan mengancam keselamatan siswa.

• Pembukaan dan pengaspalan jalan akses Sibulutolang yang selama seperempat abad terisolasi tanpa ada sentuhan pembangunan berarti dari pemko.

Retorika Elit vs Realita di Lapangan

Aktivis RS mengungkapkan adanya jurang pemisah yang sangat dalam antara narasi formal yang dibangun Wali Kota di depan media dengan fakta pahit yang dihadapi masyarakat di lapangan:

Baca Juga: Menghitung Hari Ambruknya Dermaga Pemindangan, Ketika Nyawa Nelayan Dipertaruhkan Demi Rupiah

• Wali Kota menggaungkan penyaluran bantuan banjir yang akurat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel: Korban bencana diduga dipaksa menandatangani bukti penerimaan uang, namun hingga kini tidak menerima dana sepeser pun. Bantuan ratusan miliar dari pusat, Kemensos, dan Pemprov Sumut entah mengalir ke mana.
• Rapat besar persiapan Survei Ombudsman demi memperbaiki mutu pelayanan publik dan respons pengaduan: Dinas Kominfo memilih bungkam, menutup diri, dan menghindar dari kejaran konfirmasi publik terkait transparansi anggaran, meskipun Wali Kota telah memerintahkan dinas terkait untuk membuka informasi.
• Menjanjikan solusi terpadu untuk wilayah Sibulutolang, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan dan akses jalan: Warga Sibulutolang tetap dibebani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nilainya terus dinaikkan tiap tahun, sementara status wilayah mereka digantung tanpa pelayanan dasar yang layak.
• Bertemu Gubernur Sumut untuk berkomitmen mempercepat sinergi pembangunan infrastruktur daerah pascabencana: Di tingkat internal kota, dana untuk pemulihan bencana justru ditahan, sedangkan anggaran perjalanan dinas dalam kota serta paket rapat mewah luar kota terus dipompa naik.

Baca Juga: Motto Indah di Atas Kertas, Nyawa Pasien Dipertaruhkan dalam Antrean Berjam-jam di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek!

4 Dugaan Pelanggaran Etika Anggaran yang Krusial

Berdasarkan analisis situasi di lapangan, aktivis RS bersama koalisi masyarakat sipil melayangkan empat dugaan keras terkait motif di balik lahirnya Perwal Nomor 4 Tahun 2026 ini:

1. Pembengkokan Prioritas Secara Sistematis: Terjadi distorsi moral dalam penganggaran publik. Negara lebih memilih mendanai kenyamanan logistik pejabat dalam ruang rapat ber-AC ketimbang menyelamatkan nyawa serta masa depan anak-anak di sekolah rusak.

2. Kamuflase Transparansi Publik: Komitmen keterbukaan informasi terbukti hanya jargon. Kenaikan pos anggaran miliaran rupiah ini digodok tanpa rincian publik yang jelas: tidak ada transparansi mengenai siapa yang berangkat, apa urgensi daerah yang dikunjungi, dan apa output konkretnya bagi kesejahteraan rakyat.

3. Indikasi Pengalihan Jejak Anggaran: Muncul kecurigaan bahwa penambahan anggaran birokrasi ini dialihkan secara tergesa-gesa dari pos-pos krusial pelayanan publik untuk menutupi defisit atau kepentingan taktis tertentu, memanfaatkan momentum di saat perhatian publik sedang terpecah oleh karut-marut bantuan banjir.