NAWACITAPOST.COM — Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk Desil 9 dan 10 kembali menjadi perhatian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap, dengan kelompok masyarakat kaya menjadi sasaran pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pembahasan pemerintah untuk membuat subsidi BBM lebih tepat sasaran. Secara prinsip, kebijakan itu dapat dipahami: subsidi seharusnya lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.
Tetapi ada persoalan besar yang tidak boleh dilewatkan:
Bagaimana jika data Desil-nya yang keliru?
Di masyarakat masih ditemukan warga yang merasa kondisi ekonominya biasa saja, tetapi tercatat dalam Desil 6 hingga 10. Bahkan ada warga yang mengaku masuk Desil 9 atau 10 meski dalam kehidupan sehari-hari masih harus berhitung ketat untuk memenuhi kebutuhan.
Di sinilah kebijakan berbasis database perlu mendapat pengawasan.
Sebab jika sistem SPBU nantinya membaca:
NIK → Desil 9/10 → Pertalite ditolak,
maka kesalahan klasifikasi bisa langsung berubah menjadi beban ekonomi bagi warga.
Masyarakat yang sebenarnya tidak tergolong kaya dapat dipaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih tinggi hanya karena status sosial-ekonominya di database belum sesuai kondisi nyata.
Subsidi Tepat Sasaran, Data Juga Harus Tepat
Pemerintah memang memiliki alasan kuat melakukan pembatasan. Bahlil Lahadalia menyebut kelompok Desil 9 dan 10 masih menikmati subsidi, sehingga pemerintah sedang membahas sistem agar subsidi yang nilainya sangat besar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Namun, Desil tidak boleh diperlakukan sebagai label permanen seseorang.
Kondisi ekonomi dapat berubah. Penghasilan bisa turun, usaha bisa bangkrut, pekerjaan bisa hilang, jumlah tanggungan keluarga bisa bertambah.
Karena itu, pemerintah harus memastikan ada mekanisme koreksi yang mudah dan cepat.
