Jangan sampai sistem mampu menolak pembelian Pertalite dalam hitungan detik, tetapi warga membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuktikan bahwa data pemerintah tentang dirinya salah.
Ada Keuntungan, Ada Risiko
Jika data akurat, pembatasan Desil 9-10 dapat memberikan keuntungan berupa pengurangan kebocoran subsidi dan membuka ruang anggaran untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.
Sebaliknya, jika data tidak akurat, kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok kelas menengah dan warga biasa yang salah klasifikasi.
Beban mereka bukan hanya selisih harga BBM. Kenaikan biaya transportasi juga bisa berdampak pada biaya usaha, distribusi barang dan harga jasa.
Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya menguji sistem pembelian BBM, tetapi juga menguji kualitas data yang menjadi dasar penolakan transaksi.
Pertanyaan untuk Pemerintah
Sebelum kebijakan benar-benar diterapkan, publik layak mendapatkan jawaban:
Seberapa akurat data Desil 9 dan 10?
Berapa banyak warga yang salah klasifikasi?
Bagaimana cara mengajukan keberatan?
Berapa lama proses koreksi?
Dan yang paling penting:
Jika warga ditolak membeli Pertalite karena kesalahan data pemerintah, siapa yang bertanggung jawab?
Pembatasan subsidi boleh dilakukan. Bahkan subsidi memang harus tepat sasaran.
Tetapi jangan sampai negara terlalu percaya pada angka di database dan lupa melihat kenyataan di lapangan.
Sebab kalau data salah, yang membayar bukan database. Yang membayar adalah rakyat.
