Prabowo Tunjuk Destry Damayanti Calon Tunggal Gubernur BI, Siap Nakkhodai Bank Sentral

NAWACITAPOST.COM — Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Langkah strategis ini ditempuh melalui Surat Presiden (Surpres) yang diantarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (10/8/2026). Pengusulan ini menempatkan sosok yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Gubernur BI Sementara tersebut di ambang kepemimpinan tertinggi bank sentral nasional.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa penyerahan Surpres dilakukan atas petunjuk langsung dari Presiden Prabowo usai berkoordinasi dengan jimpinan DPR, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Jadi namanya tunggal ya, satu nama yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti. Yang sekarang beliau menjabat sebagai penjabat Gubernur Sementara,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta. Ia menambahkan bahwa mekanisme berlanjut ke lembaga legislatif, “Besok secara resmi Pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat.”

 

Selain calon definitif Gubernur BI, pemerintah turut menyerahkan Surpres untuk calon pengganti Deputi Gubernur Senior BI dan Deputi Gubernur BI guna mengisi kekosongan formasi.

“Yang pertama adalah Surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk Deputi Senior dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya kan berkurang satu,” jelas Prasetyo.

Keputusan menunjuk Destry—yang menjabat Deputi Gubernur Senior sejak 2019 dan diperpanjang untuk periode 2024–2029—dinilai sebagai langkah matang untuk menjamin stabilitas dan kesinambungan kebijakan moneter pasca-era Perry Warjiyo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa rekam jejak panjang Destry di internal BI dan institusi keuangan lain seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi alasan mendasar di balik keputusan Presiden.

“Baik lah, karena Bu Destry kan udah menjadi Deputi Gubernur Senior sudah lebih dari satu periode,” kata Airlangga di selasar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Airlangga menegaskan tidak ada nama lain yang dipertimbangkan pemerintah. “Tidak ada,” tegasnya saat ditanya keberadaan kandidat alternatif. Ia juga menepis kekhawatiran terkait independensi bank sentral. “Ya kan kandidat yang ada sekarang kan juga dari internal BI. Jadi, tidak mengubah (independensi),” lanjutnya.

Dukungan serupa mengalir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah bermitra rapat dengan Destry saat memimpin LPS.

“Dia kan pengalamannya cukup dan sepengalaman saya cukup dekat. Dia waktu saya Ketua Dewan Komisioner LPS dia kan ex officio dari bank sentral, jadi saya pikir bagus. Kita biasa koordinasi dan kerja sama dengan baik. Jadi, enggak masalah,” ungkap Purbaya.

Pelaku pasar merespons positif pencalonan ini. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai status Destry yang sudah familiar dengan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, hingga pengelolaan likuiditas akan membuat transisi berjalan mulus.

“Sebagai DGS sudah hampir dua periode dan juga saat me-mimpin saat ini sebagai pejabat Gubernur Sementara. Tentunya harapannya keberlanjutan kebijakan dari Gubernur sebelumnya pun juga diharapkan akan bisa menutupi kekosongan setelah ditinggalkan oleh Pak Perry,” kata Josua dalam diskusi Permata Institute for Economic Research (PIER).

Namun, Josua menyisipkan catatan kritis terkait koordinasi tata kelola likuiditas perbankan antara Kementerian Keuangan dan BI, khususnya perihal penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank BUMN.

“Jangan sampai ini menjadi new normal buat kondisi likuiditas perbankan,” ujarnya mewanti-wanti potensi ketergantungan struktural.

“Terkaid dengan penempatan SAL, sehingga yang kembali lagi yang perlu harus dijaga adalah bagaimana menjaga batas tadi, ya. Kalau sekiranya nanti setelah fit and proper test disetujui oleh DPR, tentunya harapannya tadi bagaimana koordinasi dan juga eliminasi (kebijakan) fiskal terhadap moneter ini harus dijaga,” tegas Josua.

 

Josua menambahkan bahwa koordinasi erat di forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tetap krusial tanpa mengorbankan independensi: “Independensi berbeda dengan koordinasi. Artinya, koordinasi ini bagaimana tadi dalam hal program-program prioritas pemerintah ini perlu dikomunikasikan... Sehingga, harapannya komunikasi kebijakan itu bisa lebih lancar lagi ke depannya.”

Di luar isu transisi kepemimpinan, tantangan besar telah menanti Destry di tengah lanskap ekonomi global yang kian kompleks. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menguraikan bahwa kepemimpinan BI mendatang akan diuji oleh disrupsi teknologi, integrasi kecerdasan buatan, digitalisasi sistem pembayaran, hingga ketidakpastian geopolitik.

“Dunia yang akan dihadapi Gubernur BI berikutnya bukan lagi dunia ketika inflasi dan suku bunga menjadi satu-satunya variabel utama yang menentukan arah ekonomi,” terang Fakhrul.

Ia menilai Destry memiliki fleksibilitas dan visi adaptif untuk membawa bank sentral berevolusi menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan dorongan pertumbuhan ekonomi sektor riil.

 

“Ketika teknologi berubah, cara dunia berproduksi berubah dan arus modal global ikut berubah. Bank sentral juga harus terus berevolusi. Menurut saya, pengalaman dan rekam jejak Ibu Destry memberikan fondasi yang sangat kuat untuk memimpin proses evolusi tersebut,” pungkas Fakhrul.

Kini, bola kepemimpinan BI berada di tangan DPR RI untuk melangsungkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) guna mengesahkan Destry Damayanti sebagai nahkoda definitif bank sentral Indonesia.