SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Erna Purnawati merupakan salah satu birokrat senior Pemerintah Kota Surabaya yang kariernya membentang dari era Wali Kota Tri Rismaharini hingga Wali Kota Eri Cahyadi.
Puluhan tahun berada dalam struktur Pemkot Surabaya membuat Erna bukan nama baru dalam birokrasi. Ia pernah menempati sejumlah posisi strategis, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan—jabatan yang diembannya dalam periode panjang, sekitar 2010 hingga 2021.
Dari posisi itulah nama Erna kini kembali menjadi perhatian setelah salah satu pejabat di lingkungan dinas yang pernah dipimpinnya, Ganjar Siswo Pramono, dinyatakan terbukti melakukan korupsi.
Ganjar, mantan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya, pada 13 Maret 2026 dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang berlanjut pada tindak pidana pencucian uang.
Fakta hukum tersebut otomatis memunculkan pertanyaan lebih besar: bagaimana sistem pengawasan internal bekerja ketika praktik korupsi berlangsung di dalam struktur birokrasi yang dipimpin pejabat senior?
Melintasi Era Risma
Karier Erna tidak dapat dilepaskan dari pemerintahan Tri Rismaharini.
Saat Risma menjabat Wali Kota Surabaya, Erna berada di posisi penting sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. Bahkan pada 2020, Risma menunjuk Erna sebagai Plt Kepala Bappeko menggantikan Eri Cahyadi yang ketika itu menjadi Kepala Bappeko.
Dengan demikian, Erna memiliki pengalaman langsung berada di lingkar birokrasi teknis pada era Risma sekaligus mengenal Eri sejak Eri masih menjadi pejabat struktural Pemkot.
Karier tersebut kemudian berlanjut ketika Eri Cahyadi menjadi wali kota.
Pada Desember 2021, Erna bergeser dari Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tidak lama kemudian, pada Oktober 2022, Eri menunjuknya sebagai Plh Sekda Surabaya menggantikan Hendro Gunawan.
Bahkan Erna kemudian dilantik sebagai Pj Sekda Surabaya. Eri secara terbuka menyebut Erna sebagai pejabat paling senior di antara nama yang diajukan untuk posisi tersebut.
Pernyataan Eri ketika itu penting dicatat.
Menurut Eri, dirinya merekomendasikan Erna karena faktor senioritas dan pengalaman. Dengan kata lain, Erna merupakan birokrat yang memperoleh kepercayaan cukup tinggi dalam struktur pemerintahan Eri.
Dari Dinas PU ke Kasus Ganjar
Masalah muncul ketika perjalanan karier tersebut beririsan dengan perkara Ganjar Siswo Pramono.
