Konspirasi Senyap DPRD Diduga Tutupi Nasib 1.133 Rumah Korban Bencana dan Anggaran Pendidikan!

NAWACITAPOST.COM — Tabir gelap diduga tengah menyelimuti gedung wakil rakyat Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Sebuah dugaan konspirasi sistematis berskala besar kini mencuat ke permukaan, menyeret nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Lembaga yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, dituding melakukan "kerja sama sunyi" dengan pihak eksekutif untuk mengubur hidup-hidup data krusial: mulai dari nasib 1.133 rumah warga di zona merah pascabanjir 2025, penggelapan dana bantuan miliaran rupiah, hingga pengabaian brutal terhadap fasilitas pendidikan.

Merespons krisis moral dan hukum yang terjadi di bumi Padangsidimpuan, AH Pengamat Hukum nasional, akhirnya angkat suara dengan nada tinggi dan kecaman keras.

Baca Juga: Nestapa Rosliana Daulay, Dugaan Brutalitas RDP, dan Tembok Tebal Birokrasi Hukum

Tiga Dosa Besar yang Diduga Sengaja Ditutupi

Berdasarkan investigasi lapangan dan kompilasi data yang dihimpun, aroma busuk permufakatan jahat ini terendus lewat tiga skandal utama yang sengaja disembunyikan dari mata publik:

1. Misteri 1.133 Rumah di Zona Maut

Kajian resmi dengan jelas mencatat ada 1.133 rumah rusak berat dan terancam hanyut di sepanjang bantaran sungai. Namun, alih-alih menyelamatkan nyawa warga, DPRD diduga:

• Asal ketok palu menyetujui anggaran bencana tanpa verifikasi fisik.

• Merahasiakan rincian lokasi dan nama pemilik rumah yang berhak dibantu.

• Memilih aksi diam seribu bahasa saat warga menuntut transparansi, seolah 1.133 kepala keluarga tersebut hantu yang tak kasat mata.

2. Dugaan Menguapnya Dana Bantuan Rp4 Miliar++

Dana siap pakai daerah sebesar Rp4 Miliar, belum termasuk ratusan miliar kucuran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, yang diduga kuat mengalir ke tempat yang salah. Anehnya, DPRD tidak pernah sekalipun menggelar Sidang atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka, memanggil BPBD, maupun menuntut bukti konkret penerima bantuan. Ada apa?

Baca Juga: Saat Hak Dasar Rakyat Terkatung-katung, Anggaran Plesiran Pejabat Justru Meroket Fantastis!

3. Sekolah Hancur, Anggaran Plesiran Dinas Naik Rp4,4 Miliar!

Di saat anak-anak dan guru bertaruh nyawa belajar di bawah atap sekolah yang nyaris roboh, DPRD diduga membiarkan anggaran pemulihan pendidikan dialihkan secara sepihak. Ironisnya, anggaran yang dialihkan itu diduga kuat masuk ke pos Belanja Perjalanan Dinas DPRD yang melonjak drastis hingga Rp4,4 Miliar tanpa ada protes sedikit pun dari meja legislatif!

Dugaan Kuat: Ada kesepakatan bawah meja antara oknum legislatif dan eksekutif. Sebuah gerakan saling mengunci dan saling melindungi demi menyelamatkan muka penguasa dan kelompok tertentu di atas penderitaan rakyat.

Pengamat Hukum AH: "Ini Bukan Kelalaian Biasa, Ini Kejahatan Jabatan Terencana!"

Melihat borok pemerintahan ini, AH Pengamat Hukum melontarkan analisis hukumnya yang menghunjam tajam. Menurutnya, DPRD Padangsidimpuan telah mencederai sumpah jabatan.