Membungkam anggota dewan yang vokal dengan ancaman pemotongan hak keuangan dan mutasi fraksi.
3. BPBD: Sang Manipulator Data Lapangan
Sebagai garda terdepan, BPBD justru diduga memutarbalikkan fakta secara masif.
-
Mengubah status rumah rusak ringan menjadi "rusak berat total".
-
Memasukkan nama warga yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun lalu, hingga nama warga yang sudah pindah domisili sebelum banjir terjadi.
-
Merekayasa dokumentasi dengan menggunakan foto kerusakan dari lokasi lain secara berulang-ulang.
4. Dinas Sosial: Memanfaatkan Keputusasaan Warga
Dinas Sosial diduga menggunakan taktik kejam di lapangan untuk melegitimasi anggaran.
-
Meminta warga menandatangani dokumen kosong dengan janji manis bantuan Rp 15 juta segera cair, yang nyatanya tidak pernah ada.
-
Melaporkan ke publik bahwa bantuan telah tersalurkan 100% kepada 1.133 KK, padahal di lapangan warga tidak menerima selembar seng pun.
5. Inspektorat: Stempel Sah Penutup Kejahatan
Titik paling memilukan berada di lembaga pengawas ini.
-
Mengeluarkan laporan reviu yang menyatakan "tidak ada kejanggalan", seolah buta terhadap selisih angka 1.133 berbanding 380 yang sangat mencolok.
-
Menjadi benteng pelindung dari kejaran media dan masyarakat dengan dalih "sedang pemeriksaan internal".
"Ini Bukan Kesalahan, Ini Pencurian Berencana!"
Kemarahan publik pun tidak lagi membendung. Suara-suara keadilan mulai menggema menuntut para pelaku diseret ke hukum.
“Ini bukan kesalahan, ini adalah pencurian yang direncanakan berbulan-bulan. Mereka menunggu banjir datang sebagai kesempatan emas untuk mengeruk keuntungan. Ratusan miliar rupiah uang yang seharusnya membangun kembali rumah warga, menyelamatkan anak-anak dari kedinginan, justru dibagi-bagi di meja makan orang-orang yang memakai jabatan untuk berbuat jahat!” tegas Agus Halawa, SH dengan suara bergetar menahan amarah.
Senada dengan itu, aktivis kemanusiaan Rajes Simanungkalit menambahkan dengan kecaman yang tidak kalah menohok:
“Mereka merampas hak korban bencana dua kali: pertama air merampas rumah mereka, kedua penguasa merampas harapan mereka. Ini adalah kejahatan terhina yang pernah tercatat di sejarah Sumatera Utara!”
Artikel Terkait
DPRD Siap Jemput Aspirasi, Alit Jamaludin Minta Warga 'Banjiri' Reses dengan Data Konkret
Musda DPD HIMNI Jawa Tengah Berlangsung Meriah: Gemuruh Aklamasi dan Kobaran Semangat Ono Niha di Bumi Tanah Jawa!
Gejolak SPMB Kota Bekasi 2026: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Desak Reformasi Nyata, Bukan Sekadar Ganti Nama!
DPRD Kota Bekasi Komitmen Kawal Penataan ASN, Rizki Topananda Tekankan Meritokrasi dan Pelayanan Publik
Kontribusi Nyata untuk Ekonomi Kerakyatan, BRI Setorkan Dividen Terbesar Sepanjang Sejarah di Bawah Supervisi Danantara