Sebaliknya, kalau utang terus bertambah sementara piutang juga terus menumpuk, maka publik pantas bertanya:
Yang sebenarnya sedang dikelola itu keuangan daerah, atau sekadar angka-angka APBD?
Karena pada akhirnya, utang akan dibayar oleh APBD masa depan.
Sedangkan piutang adalah hak daerah yang seharusnya bisa menjadi penerimaan hari ini.
Maka logika sederhananya:
sebelum mencari uang dari luar, pastikan uang yang menjadi hak sendiri sudah dikejar maksimal.
Surabaya tidak boleh berada dalam situasi paradoks:
punya piutang triliunan, tetapi memilih mencari pinjaman triliunan.
Jika memang sebagian piutang tidak dapat ditagih, katakan secara terbuka.
Jika bisa ditagih, kejar.
Jika salah hitung, koreksi.
Jika disengketakan, selesaikan.
Jika sudah lunas, keluarkan dari daftar.
Dan jika setelah semua itu Surabaya memang masih membutuhkan pinjaman, barulah pemerintah bisa mengatakan kepada publik:
“Kami sudah mengoptimalkan semua sumber penerimaan yang ada. Pinjaman adalah pilihan terakhir untuk mempercepat pembangunan.”
