Tetapi justru karena itulah pemerintah harus menjelaskan nilai ekonomis riil piutang tersebut.

Berapa yang benar-benar bisa ditagih?

Itulah angka yang penting.

Kalau Bisa Menagih Rp500 Miliar, Mengapa Harus Meminjam Rp500 Miliar?

Inilah prinsip yang seharusnya menjadi pegangan.

Misalnya Pemkot membutuhkan Rp500 miliar untuk sebuah proyek.

Jika ternyata dari hasil audit dan penagihan aktif terdapat Rp500 miliar piutang yang sangat feasible untuk ditagih dalam periode yang sama, tentu perlu dipertimbangkan apakah lebih efisien:

menagih uang yang memang menjadi hak daerah, atau

meminjam uang baru yang kemudian harus dikembalikan beserta bunganya.

Tidak selalu jawabannya adalah menagih.

Ada proyek yang harus segera dibangun dan tidak bisa menunggu proses penagihan.

Ada pula piutang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Tetapi analisis seperti ini wajib dilakukan.

Pertanyaan Terbesar untuk Eri Cahyadi

Pada akhirnya, kritik terhadap kebijakan pembiayaan bukan berarti menolak pembangunan.

Surabaya membutuhkan pembangunan.

Tetapi pembangunan yang sehat bukan hanya soal seberapa cepat proyek berdiri.