SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Ada paradoks besar dalam pengelolaan keuangan Kota Surabaya.
Di satu sisi, pemerintah kota membutuhkan dana besar untuk membiayai pembangunan. Jalan, drainase, pengendalian banjir, penerangan jalan, fasilitas publik hingga berbagai proyek infrastruktur membutuhkan anggaran.
Di sisi lain, neraca Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan masih terdapat Rp1,862 triliun piutang pajak daerah per 31 Desember 2024.
Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat serius:
Kalau sebagian besar piutang pajak itu bisa ditagih dan dikonversi menjadi uang tunai, mengapa Surabaya harus menambah beban pembiayaan melalui pinjaman daerah?
Pertanyaan tersebut bukan berarti pinjaman daerah selalu buruk.
Pinjaman bisa menjadi instrumen pembiayaan yang sah dan masuk akal apabila digunakan untuk proyek produktif, memiliki kemampuan pembayaran yang jelas, dan tidak membebani APBD secara berlebihan.
Tetapi sebelum pemerintah memilih berutang, ada satu pekerjaan rumah yang seharusnya dimaksimalkan terlebih dahulu:
mengambil kembali uang daerah yang memang sudah menjadi hak pemerintah.
Rp1,862 Triliun Piutang Pajak
Angka ini bukan perkiraan.
Dalam Neraca Pemkot Surabaya 2024, piutang pajak tercatat sebesar Rp1.861.990.865.475, meningkat dari Rp1.817.544.337.909 pada 2023.
Dengan demikian, terjadi kenaikan sekitar Rp44,45 miliar atau sekitar 2,45 persen.
Angka Rp1,862 triliun tersebut tentu tidak seluruhnya berarti uang yang bisa langsung ditarik ke kas daerah.
Piutang pajak bisa terdiri atas berbagai karakteristik: ada yang masih dalam proses penagihan, sengketa, keberatan, belum tertagih, atau membutuhkan proses administrasi tertentu.
