Keracunan MBG Terus Berulang, CEO Promedia Agus Sulistriyono Desak Model Dapur Dievaluasi

NAWACITAPOST.COM — Kasus siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) seolah tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika satu kasus berhasil ditangani, insiden serupa kembali mencuat di daerah lain. Kendati pemeriksaan dapur dilakukan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah disuspensi, dan standar pengawasan diperketat, gelombang keracunan dilaporkan terus berulang.

Menanggapi fenomena tersebut, CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, menegaskan bahwa penanganan persoalan ini tidak boleh lagi berhenti pada pencarian pihak yang bersalah atau penutupan dapur semata. Ia mendorong evaluasi yang lebih mendasar terhadap model dan skala produksi program MBG.

"Kalau sebuah persoalan terus berulang, sudah waktunya kita berhenti hanya bertanya siapa yang salah. Kita perlu bertanya lebih mendasar: jangan-jangan yang harus dievaluasi bukan hanya pelaksanaannya, tetapi modelnya?" ujar Agus Sulistriyono.

 

Agus Sulistriyono menyoroti kapasitas produksi dapur MBG yang saat ini rata-rata dibebani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, mengolah makanan dalam jumlah sebesar itu membutuhkan proses yang amat kompleks—mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pemotongan, memasak, pemorsian, hingga pengangkutan ke sekolah-sekolah yang berpacu dengan waktu.

"Semakin besar volumenya, semakin kompleks prosesnya. Satu kesalahan pada satu mata rantai bisa berdampak kepada ratusan bahkan ribuan siswa. Apakah skala 3.000 porsi dalam satu dapur memang yang paling aman dan ideal?" tegasnya.

Sebagai solusi mendasar, ia mengusulkan gagasan desentralisasi produksi dengan memecah kapasitas dapur besar menjadi unit-unit yang lebih kecil, misalnya berkapasitas sekitar 500 porsi.

"Daripada satu dapur menangani 3.000 porsi, mengapa tidak dipecah menjadi enam dapur yang masing-masing menangani maksimal sekitar 500 porsi? Dengan dapur lebih kecil, volume bahan baku lebih mudah ditangani, proses memasak dan pemorsian lebih mudah dikontrol, pengawasan lebih sederhana, dan jarak distribusi ke sekolah bisa diperpendek," jelasnya.

 

Ia menambahkan bahwa desentralisasi ini wajib dibarengi dengan standardisasi dan pengawasan yang tetap ketat. "Yang diperkecil kapasitas produksinya, bukan standar keamanannya," tambah Agus.

Selain faktor keamanan pangan, Agus Sulistriyono mengkritik potensi munculnya entry barrier tinggi yang membuat program bernilai triliunan rupiah ini rawan dikuasai oleh pengusaha bermodal besar. Kebutuhan tempat, armada, dan modal kerja yang masif untuk mengelola 3.000 porsi per hari membatasi akses pelaku usaha kecil seperti katering lokal, kantin sekolah, hingga BUMDes.

"MBG jangan menjadi bisnis orang bermodal besar. Program ini menggunakan uang negara dalam jumlah sangat besar dan menyasar masyarakat luas, tetapi kesempatan menjadi pemain utamanya berpotensi terkonsentrasi pada mereka yang sejak awal sudah mempunyai modal besar," tutur Agus.

Menurutnya, keterlibatan UMKM tidak boleh diposisikan sekadar sebagai pemasok bahan baku seperti telur atau sayuran, melainkan juga diberikan porsi sebagai pengelola atau operator dapur.

 

"Kalau kapasitas 3.000 porsi dipecah menjadi enam unit 500 porsi, kesempatan pengelolaannya pun bisa menyebar. Katering lokal bisa masuk, kantin sekolah bisa naik kelas, koperasi dan BUMDes bisa terlibat. Jadi yang dibagi bukan hanya porsi makanannya, kesempatan ekonominya juga dibagi," paparnya.

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai Agus Sulistriyono sebagai momentum tepat untuk merombak arsitektur MBG secara menyeluruh. Evaluasi tidak boleh terjebak pada tindak lanjut teknis seperti menutup SPPG bermasalah atau menambah sertifikasi administratif belaka.

Ia membayangkan masa depan program MBG diisi oleh banyak dapur berskala kecil yang dekat dengan lokasi sekolah, dikelola oleh masyarakat lokal, diawasi dengan standar nasional, dan memanfaatkan bahan baku lokal.

"Pecah dapurnya. Perketat standarnya. Pendekkan distribusinya. Perbanyak pelakunya. Dapur 3.000 porsi mungkin terlihat efisien. Tetapi kalau enam dapur berkapasitas 500 porsi membuat proses lebih mudah dikontrol sekaligus membuka kesempatan kepada lebih banyak pelaku usaha, mengapa kita tidak berani mencobanya?" pungkas Agus Sulistriyono.