Panas! Korlap Aksi BEM UI Kecam Dugaan Intimidasi Polisi ke Sopir Pengangkut Massa Menuju Bundaran HI

NAWACITAPOST.COM — Ketegangan mewarnai gelombang protes di bulan kemerdekaan. Langkah ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) untuk menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026) berujung ricuh usai diwarnai dugaan penjegalan dan pembungkaman oleh aparat. Video yang merekam detik-detik bentrokan antara pihak mahasiswa dan kepolisian pun viral di media sosial.

Insiden tersebut dipicu oleh pemblokiran armada angkutan massa. Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, secara tegas melayangkan kecaman keras terkait dugaan intimidasi yang dialami para pengemudi angkutan umum yang disewa mahasiswa.

Saat berorasi di lapangan kampus FISIP UI, Depok, Hafidz mengungkapkan bahwa sebanyak 24 sopir Kopaja mendadak membatalkan pesanan secara sepihak akibat mendapat tekanan keras dari aparat.

 

"Mereka (para sopir) itu disuruh membuat seribu alasan agar tidak bisa menjemput kami. Dan ini tidak hanya di BEM UI kawan-kawan," kata Hafidz dalam orasinya.

Ia menambahkan, pembatalan sepihak tersebut terjadi secara serentak usai para sopir menerima panggilan telepon dari pihak tertentu yang mengancam mata pencaharian mereka.

"Bayangkan, kita pesan total 24 Kopaja. 24 Kopaja semuanya tidak bisa karena mereka diintimidasi," beber Hafidz. "Karena mereka diintimidasi, bisa saja dipecat. Ini kan sangat disayangkan," sambungnya.

Kendati demikian, pihak BEM UI menegaskan tidak menaruh dendam kepada para pengemudi, melainkan menyoroti sistem represif yang berupaya meredam suara kritis mahasiswa.Baca Juga: Duka Kemerdekaan RI: Wali Kota Bekasi Siapkan Bantuan Kemanusiaan Korban Bencana NTT

"Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut, karena mereka hidup di sebuah sistem yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini," ungkapnya.

Aksi yang digelar bertepatan dengan momentum HUT RI ke-81 ini membawa deretan tuntutan krusial. Mahasiswa menilai masyarakat masih tercekik krisis harga bahan pokok hingga BBM. Selain persoalan ekonomi, BEM UI mendesak penghentian pemusatan kekuasaan, penghentian Transfer Keuangan Daerah (TKD), serta penolakan keras terhadap intervensi TNI-Polri di ruang sipil.

Menurut Hafidz, pembentukan batalyon-batalyon baru di berbagai daerah bukanlah solusi atas permasalahan bangsa saat ini.

"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," tegasnya.

Tak hanya isu politik dan ekonomi nasional, massa aksi juga menuntut kepedulian nyata pemerintah terhadap bencana alam yang menerpa wilayah timur Indonesia.

"Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores," tandas Hafidz.(***)