NAWACITAPOST.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, menegaskan pentingnya kedudukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai mitra kerja strategis Komisi XIII.
Hubungan kedua lembaga ini dipastikannya bukan sekadar formalitas koordinasi administratif, melainkan benteng utama dalam menjalankan mekanisme checks and balances demi menjaga penyelenggaraan negara yang akuntabel.
Melalui unggahan resmi di akun Instagram miliknya, @yasonna.laoly, Sabtu (3/10/2026), Yasonna menggarisbawahi bahwa Komisi XIII memikul tanggung jawab besar untuk menjamin setiap langkah strategis BNPT berjalan tepat sasaran.
"Komisi XIII memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan program BNPT berjalan efektif, terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujar Yasonna.
Ia menekankan bahwa perang melawan terorisme tidak boleh berfokus secara kaku pada tindakan penindakan semata. Kompleksitas ancaman radikalisme menuntut pendekatan yang jauh lebih holistik, humanis, serta berkesinambungan.
"Penanggulangan terorisme tidak cukup hanya berbicara soal penindakan. Pencegahan, deradikalisasi, kesiapsiagaan masyarakat, perlindungan korban, hingga penguatan ketahanan sosial harus mendapat perhatian yang sama," tegasnya.
Politisi senior tersebut mengutarakan bahwa efektivitas pengawasan oleh parlemen menjadi kunci agar kerja-kerja kontraterorisme tidak mandek pada tataran wacana atau sekadar janji di atas kertas.
"Di sinilah fungsi pengawasan DPR menjadi penting: memastikan anggaran bekerja, kebijakan tidak berhenti di atas kertas, dan setiap program benar-benar memberi dampak bagi masyarakat," kata Yasonna.
Prinsip transparansi operasional dan akuntabilitas publik menjadi pesan pamungkas yang disuarakan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Menurutnya, hak masyarakat untuk memperoleh kejelasan performa lembaga negara adalah hal absolut.
"BNPT bekerja. DPR mengawasi. Publik berhak mengetahui hasilnya," tandas Yasonna.
Strategi Komprehensif dan Sinergi Masyarakat
Pernyataan tegas Yasonna Laoly tersebut menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi fungsi vital BNPT sebagai lembaga pemerintah pengampu tugas penanggulangan terorisme.
Peran lembaga ini melingkupi cakupan luas, mulai dari pencegahan terorisme, penanggulangan paham radikal, perlindungan serta penguatan masyarakat, hingga koordinasi lintas sektor.
Dalam tataran praktis, penanggulangan terorisme di bawah pengawasan Komisi XIII DPR RI mencakup empat pilar utama:
- Pencegahan: Membangun ketahanan ideologis masyarakat terhadap serbuan paham kekerasan.
- Deradikalisasi: Mendukung proses reintegrasi sosial dan transformasi bagi individu yang sempat terpapar paham radikal terorisme.
- Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran kolektif dan daya tangkal publik secara meluas.
- Koordinasi Inter-Lembaga: Bekerja secara sinergis bersama kementerian, lembaga pemerintah, dan elemen masyarakat sipil.
Langkah pencegahan dini dinilai makin mendesak mengingat doktrin terorisme tidak pernah tumbuh secara mendadak.
Strategi pencegahan mutlak dimulai dari penguatan literasi digital, pendidikan kebangsaan, penanaman nilai toleransi, kewaspadaan terhadap propaganda kekerasan, serta pengawasan aktif dari lingkungan keluarga dan komunitas setempat.
Guna melengkapi fungsi pengawasan parlemen dan kerja lapangan BNPT, partisipasi publik menjadi benteng terakhir yang sangat krusial.
Melalui pesan bertajuk "CEGAH BERSAMA, JANGAN DIAM", masyarakat diimbau untuk mengambil peran aktif secara nyata, antara lain:
- Tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi.
- Selalu melakukan verifikasi sumber informasi sebelum membagikannya.
- Menolak tegas segala bentuk ajakan tindakan kekerasan.
- Mengembangkan ruang dialog konstruktif dan memelihara toleransi antarwarga.
- Melaporkan indikasi atau aktivitas mencurigakan melalui saluran resmi pemerintah.
Sinergi antara pengawasan ketat Komisi XIII DPR RI, kerja terstruktur BNPT, serta partisipasi aktif masyarakat dipandang sebagai modal utama.
Komisi XIII yang membidangi Hak Asasi Manusia, reformasi regulasi, penanggulangan terorisme, dan keimigrasian berkomitmen untuk memastikan seluruh upaya penguatan pencegahan terorisme senantiasa berjalan selaras dengan prinsip negara hukum dan penghormatan penuh terhadap Hak Asasi Manusia.
Artikel Terkait
Didakwa Bersalah Atas Skema Finansial Raksasa, Sanksi Man City Belum Diputuskan
Indonesia Menang 9-2, FAM Malaysia Soroti Injury Time
Dulu Garang Mengkritik, Aktivis Syahganda Nainggolan Kini Dilantik Jadi Kepala Bakom
Rahasianya Terungkap: Ini Cara Jitu Merawat Motor Listrik Agar Performa Tetap Prima
Benteng Perbatasan Kokoh: Bea Cukai Entikong Gagalkan Penyelundupan 13,3 Kilogram Sabu