Selasa, 17 November 2026

Kasus Dana Hibah, JAKA Jatim Desak KPK Periksa Khofifah, Musfiq: Jangan Ada Aktor yang Kebal Hukum

Photo Author
Elya Yuddy Irawan, Nawacita Post
- Selasa, 17 November 2026 | 13:08 WIB
 Musfiq, koordinator aksi Jaringan Kawal Anti Korupsi (JAKA) Jatim
Musfiq, koordinator aksi Jaringan Kawal Anti Korupsi (JAKA) Jatim

NAWACITAPOST.COM – Penahanan Bagus Wahyudiono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/11/2026) kembali membuka lebar persoalan dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, di tengah bergulirnya perkara yang menyeret sejumlah mantan pimpinan DPRD Jatim, muncul pertanyaan besar: mengapa penelusuran terhadap lingkaran eksekutif Pemprov Jatim belum menjadi perhatian terbuka yang setara?

Pertanyaan tajam itu dilontarkan Jaringan Kawal Anti Korupsi (JAKA) Jatim. Melalui koordinator aksinya, Musfiq, organisasi tersebut mendesak KPK tidak berhenti membongkar dugaan permainan dana hibah di lingkungan legislatif. Mereka meminta penyidik berani menelusuri seluruh rantai kebijakan, penganggaran, pencairan, hingga pertanggungjawaban dana hibah yang berada dalam tata kelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kami mempertanyakan, kapan Gubernur Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka? Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam ke legislatif, tetapi tumpul ketika harus menyentuh lingkaran eksekutif. KPK harus membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya," tegas Musfiq dalam pernyataan JAKA Jatim, Selasa (17/11/2026).

Menurut Musfiq, perkara dana hibah tidak boleh dipersempit seolah-olah hanya menjadi urusan anggota DPRD. Sebab, dana tersebut bersumber dari APBD dan pengelolaannya melibatkan mekanisme pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi.

JAKA Jatim menyoroti keberadaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2024. Kedua regulasi tersebut mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Bagi JAKA Jatim, keberadaan regulasi tersebut menjadi alasan penting bagi KPK untuk menguji secara menyeluruh bagaimana kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pejabat dalam proses pengelolaan hibah dijalankan. Namun, Musfiq mengingatkan, kewenangan administratif tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Keterlibatan pidana harus dibuktikan melalui penyidikan dan alat bukti yang sah.

Rp291,5 Miliar Jatah Anwar Sadad, Rp41,7 Miliar Komitmen Fee

Desakan JAKA Jatim semakin keras setelah KPK mengumumkan penahanan Bagus Wahyudiono, staf sekaligus orang kepercayaan Anwar Sadad, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

KPK juga mengungkap dugaan penerimaan komitmen fee sebesar Rp41,7 miliar dalam pengurusan alokasi tersebut. Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar disebut menjadi bagian Anwar Sadad, sementara Bagus diduga memperoleh sekitar Rp1,26 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan betapa besarnya nilai uang publik yang berada dalam pusaran perkara. KPK juga menduga terdapat pengaturan alokasi dan permintaan komitmen fee kepada para koordinator lapangan maupun pihak yang berkaitan dengan pengurusan dana hibah.

Bagi Musfiq, pengungkapan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengembangkan penyidikan, bukan justru menjadi batas akhir penelusuran.

"Kalau pengurusan dana hibah bisa melibatkan jaringan korlap, penghubung, dan pejabat legislatif, KPK harus memeriksa bagaimana seluruh mekanisme itu berjalan di sisi pemerintah daerah. Siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui, siapa yang mencairkan, dan siapa yang mengawasi? Semua harus terang," ujarnya.

JAKA Jatim Soroti Dugaan Ijon dan Hibah Gubernur

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Elya Yuddy Irawan

Tags

Terkini