Kedua, mengusut dugaan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024, termasuk menguji klaim kerugian Rp7 triliun yang disampaikan JAKA Jatim.
Ketiga, meminta KPK menjelaskan perkembangan penggeledahan, penyitaan dokumen, serta barang bukti elektronik di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Timur dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka kepada publik tanpa mengganggu proses penyidikan.
Keempat, mendalami dugaan keterlibatan pejabat eksekutif dan jaringan pengelolaan Hibah Gubernur, termasuk dugaan praktik ijon serta peran koordinator lapangan.
Kelima, meminta KPK menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Musfiq menegaskan JAKA Jatim tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut. Menurutnya, uang hibah merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan menjadi ruang transaksi kepentingan politik maupun keuntungan kelompok tertentu.
"Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika uang APBD diperebutkan oleh jaringan kekuasaan. Kalau memang ada keterlibatan pejabat eksekutif, bongkar! Kalau ada bukti keterlibatan gubernur, proses sesuai hukum. Jangan ada aktor yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan tinggi," tandas Musfiq.
Kini, bola panas berada di tangan KPK. Publik menunggu apakah pengusutan dana hibah Jawa Timur akan benar-benar menyentuh seluruh mata rantai pengelolaan anggaran, atau justru berhenti pada pihak-pihak yang sudah lebih dahulu terseret ke meja hijau.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menangkap pelaku di hilir. Siapa pun yang terbukti mengatur, memfasilitasi, menikmati, atau membiarkan kejahatan melalui penyalahgunaan kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. ***