Selasa, 17 November 2026

Kasus Dana Hibah, JAKA Jatim Desak KPK Periksa Khofifah, Musfiq: Jangan Ada Aktor yang Kebal Hukum

Photo Author
Elya Yuddy Irawan, Nawacita Post
- Selasa, 17 November 2026 | 13:08 WIB
 Musfiq, koordinator aksi Jaringan Kawal Anti Korupsi (JAKA) Jatim
Musfiq, koordinator aksi Jaringan Kawal Anti Korupsi (JAKA) Jatim

Tidak hanya menyoroti pembagian dana hibah melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, JAKA Jatim juga mengungkap dugaan adanya pola pengumpulan uang ijon melalui jaringan tertentu di lingkungan eksekutif.

Musfiq menyatakan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan jaringan koordinator lapangan dalam pengurusan hibah yang disebut berkaitan dengan alokasi Hibah Gubernur (HG).

JAKA Jatim menduga pola pengumpulan komitmen maupun pengorganisasian penerima hibah perlu ditelusuri hingga ke pihak-pihak yang memiliki akses terhadap proses penganggaran dan pencairan.

Namun, organisasi tersebut belum membeberkan dokumen transaksi, identitas pihak yang dituduh, ataupun bukti independen yang dapat memastikan dugaan tersebut. Karena itu, informasi mengenai dugaan ijon dan jaringan Hibah Gubernur harus menjadi materi pendalaman penyidik, bukan dianggap sebagai kesimpulan hukum.

Musfiq juga mempertanyakan besarnya alokasi dana hibah dibandingkan dengan porsi Pokir DPRD. Menurut perhitungan internal JAKA Jatim dalam rilisnya, PAD Jawa Timur selama periode 2019–2024 berada pada kisaran Rp20–22 triliun, sedangkan akumulasi alokasi Pokir DPRD disebut sekitar Rp2 triliun. Sementara itu, total dana hibah disebut pernah mencapai Rp10 triliun.

JAKA Jatim mempertanyakan siapa yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas alokasi di luar Pokir tersebut. Meski demikian, angka-angka itu masih memerlukan pencocokan dengan dokumen APBD dan realisasi hibah setiap tahun, termasuk pemisahan antara hibah yang bersumber dari Pokir dan hibah melalui kebijakan pemerintah daerah.

KPK Jangan Tutup Mata terhadap Pengawasan Eksekutif

Persoalan ini semakin penting karena skala anggaran hibah Pemprov Jatim bukan angka kecil. Dalam pemberitaan pemeriksaan kasus hibah, KPK pernah mengungkap bahwa pengelolaan dana hibah Jawa Timur pada periode 2023–2025 mencapai Rp12,47 triliun dengan lebih dari 20 ribu lembaga penerima.

KPK juga mengungkap dugaan pemotongan dana hibah hingga 30 persen oleh koordinator lapangan, yang terdiri atas dugaan 20 persen untuk ijon kepada anggota DPRD dan 10 persen untuk keuntungan pribadi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hibah bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan berpotensi menyangkut sistem pengusulan, distribusi, dan pengawasan yang harus dibongkar secara menyeluruh.

"Kami tidak ingin masyarakat hanya disuguhi penetapan tersangka demi tersangka, sementara pertanyaan tentang bagaimana sistem pengelolaan hibah itu bekerja tidak pernah dijawab secara terbuka. KPK harus berani memeriksa seluruh pihak, tanpa melihat jabatan maupun kekuatan politiknya," kata Musfiq.

JAKA Jatim juga mengklaim terdapat potensi kerugian negara hingga Rp7 triliun akibat persoalan dana hibah periode 2019–2024. Organisasi itu menyebut angka tersebut sebagai hasil audit. Namun, dalam dokumen rilis yang disampaikan kepada media, tidak dilampirkan laporan audit maupun identitas lembaga auditor yang dapat memverifikasi angka tersebut. Karena itu, klaim kerugian Rp7 triliun tersebut masih harus diuji dan dikonfirmasi kepada lembaga pemeriksa yang berwenang.

Lima Tuntutan JAKA Jatim kepada KPK

Melalui aksi dan pernyataan sikapnya, JAKA Jatim menyampaikan lima tuntutan kepada KPK.

Pertama, mendesak KPK mengusut dan menetapkan tersangka dari lingkungan eksekutif, termasuk Gubernur Jawa Timur, apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan terpenuhi unsur pidananya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Elya Yuddy Irawan

Tags

Terkini