SURABAYA NAWACITAPOST.COM – Kasus dugaan korupsi Kebun Binatang Surabaya (KBS) belum berakhir. Ketika mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Choirul Anwar, segera menghadapi persidangan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur justru membuka babak baru melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) kedua.
Perkembangan ini membuat persoalan pengelolaan keuangan KBS semakin menarik perhatian. Sebab, penyidikan pertama mengungkap dugaan penyimpangan keuangan periode 2016–2024, sedangkan penyidikan kedua mulai menyoroti pengeluaran perusahaan pada periode 2025–2026.
Pada perkara pertama, Choirul Anwar telah ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2026. Setelah menjalani proses penyidikan, pada 16 November 2026 Kejati Jatim melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Surabaya untuk proses penuntutan.
Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp10,2 miliar. Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan sekitar Rp7,4 miliar untuk kepentingan pribadi tersangka. Modus yang diungkap antara lain pengeluaran kas dengan laporan pertanggungjawaban yang diduga fiktif, termasuk transaksi yang seolah-olah digunakan untuk pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta sarana dan prasarana.
Pelimpahan perkara tersebut menjadi sinyal bahwa penanganan kasus tidak berhenti pada tahap penyidikan. Namun, perhatian publik kini juga tertuju pada penyidikan kedua yang berpotensi membuka persoalan baru dalam tata kelola keuangan perusahaan daerah tersebut.
Kejati Jatim telah membenarkan adanya sprindik kedua. Penyidik disebut masih mengembangkan perkara dan membuka kemungkinan munculnya tersangka baru. Meski demikian, identitas pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban belum diumumkan secara resmi.
Di tengah perkembangan itu, muncul informasi dari sumber internal DPRD Surabaya yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sumber tersebut menyebut penyidikan lanjutan turut menyoroti pengeluaran kas KBS, khususnya pembayaran jasa hukum atau lawyer fee yang diduga mengalami pembengkakan signifikan.
Nilai pembayaran yang semula disebut sekitar Rp100 juta dikabarkan membengkak hingga Rp2,2 miliar atau sekitar 22 kali lipat. Bahkan, sumber tersebut menyampaikan adanya dugaan permintaan tambahan sekitar Rp500 juta oleh pengacara yang identitasnya belum terungkap.
Lebih serius lagi, sumber itu mengungkap dugaan adanya janji bahwa perkara hukum dapat dihentikan melalui jalur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Kejati Jatim. Informasi tersebut masih membutuhkan pembuktian dan belum dikonfirmasi sebagai fakta oleh aparat penegak hukum.
Sumber yang sama juga menyebut dugaan aliran dana kepada sejumlah anggota DPRD Surabaya. Informasi ini membuat fungsi pengawasan Komisi B DPRD Surabaya terhadap perusahaan daerah patut mendapat perhatian. Namun, belum ada bukti terverifikasi yang memastikan anggota Komisi B tertentu menerima uang atau terlibat dalam dugaan transaksi tersebut.
NAWACITAPOST telah berupaya meminta konfirmasi kepada beberapa anggota Komisi B. Dalam komunikasi tersebut, sejumlah anggota terkesan belum mengetahui persoalan yang ditanyakan. Alih-alih memberikan penjelasan substantif mengenai dugaan pembengkakan biaya pengacara dan informasi aliran dana, jawaban yang diberikan justru cenderung berupa pertanyaan balik kepada wartawan, seolah ingin mengetahui sejauh mana informasi yang telah dikantongi media.
Respons tersebut bukan bukti keterlibatan. Namun, di tengah berkembangnya penyidikan kedua, publik tentu berharap Komisi B memberikan penjelasan lebih terbuka mengenai pengawasan terhadap KBS, termasuk apakah pernah menerima laporan atau mengetahui persoalan pembayaran jasa hukum tersebut.
NAWACITAPOST juga tengah menelusuri informasi mengenai sebuah foto yang diduga memperlihatkan salah satu anggota Komisi B menerima uang dari pihak KBS. Hingga berita ini disusun, keaslian foto, waktu pengambilan, konteks penyerahan, nominal, serta tujuan pemberian uang belum dapat dipastikan. Karena itu, informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penerimaan suap atau tindak pidana.
Pertanyaan yang kini perlu dijawab bukan hanya siapa pengacara yang menerima pembayaran miliaran rupiah, melainkan juga siapa yang menyetujui pencairan, apa dasar kontraknya, bagaimana laporan pekerjaannya, dan ke mana aliran uang tersebut berakhir.