Rabu, 18 November 2026

Dana Bencana BNPB Diduga Jadi Bancakan Proyek, KPK Bongkar 3 Modus!

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Rabu, 18 November 2026 | 10:24 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa BNPB. (Instagram.com/@official.kpk)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa BNPB. (Instagram.com/@official.kpk)

NAWACITAPOST.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
 
Penyidik menemukan sedikitnya tiga modus operandi yang diduga digunakan untuk menggerogoti anggaran penanganan darurat tersebut.

Ketiga modus penyimpangan itu mencakup praktik peminjaman bendera perusahaan, pemberian uang pelicin atau fee kepada oknum pejabat di lingkungan BNPB, hingga penggelembungan harga (mark-up) pengadaan.
 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya pada Selasa (17/11/2026), mengungkapkan bahwa sejumlah rekanan diduga meminjam nama perusahaan lain untuk memenangkan paket pekerjaan.
 
Namun, eksekusi di lapangan justru digarap oleh korporasi yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.

"Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," ujar Budi.

Selain rekayasa pemenang tender melalui pinjam bendera, lembaga antirasuah mendeteksi adanya pengaturan penunjukan langsung (PL) rekanan. Perusahaan yang ditunjuk disinyalir telah menyepakati komitmen pemberian fee kepada oknum internal BNPB sebagai imbal balik proyek.
 

Penyidik juga menelisik indikasi penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa. Selisih kenaikan harga tersebut diduga kuat mengalir sebagai kickback atau komisi balik kepada pihak-pihak tertentu.
 
 
 
 
 
 

KPK dan Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB

Mengusut lebih jauh konstruksi perkara ini, KPK menggandeng Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Kamis pekan lalu.

Budi menerangkan, Suharyanto dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dalam rangkaian pemeriksaan yang sama, penyidik turut menggarap seorang deputi BNPB yang berstatus prajurit TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan.
 

Pemeriksaan terhadap para saksi difokuskan untuk mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa, khususnya pada prosedur penunjukan langsung penyedia proyek.
 
KPK mencium adanya dugaan benturan kepentingan (conflict of interest) yang melatarbelakangi penunjukan sejumlah pelaksana proyek kebencanaan tersebut.
 

Adik Eks Kepala BNPB Ditetapkan Tersangka

Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka. Bima diketahui merupakan tenaga ahli sekaligus adik kandung dari mantan Kepala BNPB Suharyanto.

KPK menduga Bima berperan aktif mengintervensi dan terlibat dalam proses pengadaan di BNPB.
 
 
Saat ini, tim penyidik masih terus melacak aliran dana panas hasil rasuah serta memetakan pihak-pihak lain yang turut menikmati keuntungan dari proyek dana bencana tersebut.

Guna menuntaskan penyidikan yang melibatkan unsur militer aktif dan sipil ini, KPK memastikan sinergi serta koordinasi dengan Puspom TNI akan terus diperkuat, terutama dalam proses pemeriksaan saksi-saksi lanjutan.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini