Tinggalkan Kursi Wapres, Gibran Masih Dibayangi Putusan MA dan Desakan DPR

NAWACITAPOST.COM — Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden mencuat di tengah belum tuntasnya polemik mengenai dokumen pendidikannya.

 

Langkah tersebut juga terjadi bersamaan dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap dirinya.

Kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Menurut keterangan Budi Arie, Gibran telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Presiden.

 

“Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden),” kata Budi Arie pada Rabu (11/11/2026).

Konfirmasi ini muncul sehari setelah Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara kepala negara dan wakilnya itu berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

Pada hari yang sama dengan penyampaian niat mundur tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan HMP.

 

 

Usulan ini diajukan terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan konstitusional sebagai wakil presiden. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa jumlah pengusul telah melampaui batas persyaratan minimal.

 

Ia memastikan usulan tersebut akan segera diteruskan ke dalam agenda rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026).

Kedekatan waktu antara bergulirnya usulan HMP di parlemen dan kabar pengunduran diri Gibran memicu beragam pertanyaan di ruang publik mengenai latar belakang keputusan tersebut, apakah merupakan pilihan pribadi atau respons atas tekanan politik yang menguat.

Persoalan hukum dan politik yang membayangi Gibran berakar pada polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat memenuhi syarat pencalonan pada Pemilu 2024.

 

 

Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu menguatnya desakan politik di parlemen. Sebelumnya, Gibran sempat menyatakan akan menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

 

Namun, berbagai pihak menilai bahwa mundurnya Gibran dari kursi wakil presiden tidak secara otomatis menuntaskan substansi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sumber polemik, sehingga publik masih menantikan kejelasan dan penjelasan lebih lanjut.

Secara prosedural, status formal pengunduran diri Gibran masih menunggu kepastian administrasi kenegaraan.

 

Hingga Rabu malam, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan belum menerima surat resmi pengunduran diri dari Gibran.

 

Apabila proses pengunduran diri tersebut nantinya ditindaklanjuti hingga menimbulkan kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisian jabatan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

 

Ketentuan tersebut mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.(***)