Terungkap di Sidang Korupsi RSU Pratama Nias: Beton Tak Sesuai Mutu, Pembangunan Terus Berjalan

NAWACITAPOST.COM – Persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 kembali mengungkap sejumlah persoalan serius. Salah satunya, hasil pengujian beton pondasi yang disebut tidak memenuhi standar mutu, namun pembangunan proyek tetap dilanjutkan.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi terhadap enam terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (4/11/2026).

Berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan dalam siaran pers Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, hasil pengujian kuat tekan beton oleh UPTD Laboratorium Dinas PUTR Kabupaten Nias menyimpulkan bahwa beton bore pile tidak memenuhi mutu K-250.

Namun, menurut keterangan saksi, tidak pernah ada perintah pembongkaran maupun pengeboran ulang (re-boring) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Juang Putra Zebua maupun pihak Manajemen Konstruksi, Ir. Lianus Ndruru. Pembangunan pun disebut tetap dilanjutkan di atas pondasi yang tidak memenuhi mutu tersebut.

Persidangan juga mengungkap keterangan mengenai lemahnya pengawasan pekerjaan. Sejumlah saran teknis direksi lapangan disebut tidak ditindaklanjuti PPK. Bahkan, meskipun dalam berita acara tercantum rencana pemberian teguran kepada penyedia, saksi menyatakan tidak pernah ada surat peringatan resmi yang diterbitkan.

Baca Juga: Hari Pahlawan, Bupati Nias Barat Dorong Aparatur Sejahtera, Disiplin dan Bebas Narkoba

Tak hanya itu, saksi juga menerangkan bahwa sejumlah bagian bangunan, termasuk ruang operasi, ICU, radiologi, Gedung C, dan lantai dua, telah mengalami kerusakan sejak 2024. Padahal, pembangunan fisik diklaim selesai pada 2023 dan pembayaran proyek telah dicairkan 100 persen pada April 2024.

Persoalan operasional rumah sakit turut menjadi sorotan. Fredi Kalvin Memori Larosa selaku Plt. Direktur RSU Pratama Kabupaten Nias tahun 2025 menerangkan bahwa pengelolaan anggaran masih berada di Dinas Kesehatan dan dokumen DPA tidak pernah diserahkan kepadanya. Pelayanan rawat jalan sendiri baru dimulai pada 17 Juli 2025, dan menurut keterangannya, layanan rumah sakit masih terbatas pada rawat jalan.

Perkara dengan nilai kontrak Rp38.550.850.700 tersebut melibatkan enam terdakwa, yakni Juang Putra Zebua, Fredy Ligim Putra Zebua, Ir. Lianus Ndruru, Lister Boy Lase, Oberlin Kurniawan Gea, dan Rahmani Oktaviani Zandroto.

Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan tiga saksi, yaitu Fredi Kalvin Memori Larosa, Abdiel Sozaro Zendrato, dan Suria Murni Hulu.

Baca Juga: Penghasilan PPPK Paruh Waktu Nias Barat Naik Tiga Kali Lipat, TPP ASN Kembali Normal

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan objektif dengan berpedoman pada fakta hukum serta alat bukti yang terungkap di persidangan.

Seluruh keterangan saksi tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian dan akan dinilai oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. (Yogi)