Aksi Protes Tanpa Interupsi: Legislator PKS Viral Bentangkan Kertas Tuntut Gibran Mundur

NAWACITAPOST.COM — Suasana Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mendadak memanas menyusul digelarnya Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 10 November 2026.

 

Di tengah ketatnya agenda kenegaraan, seorang anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mencuri perhatian publik dan media nasional setelah melancarkan aksi simbolik yang dramatis di lingkungan parlemen.

Tanpa adanya ruang bagi para wakil rakyat untuk bersuara atau menyampaikan pandangan dalam forum resmi, Yanuar memilih jalan lain untuk menyuarakan suara konstituennya.

 

 

Anggota Komisi XIII DPR RI tersebut tertangkap kamera keluar dari ruang rapat paripurna sambil membentangkan secarik kertas putih berukuran mencolok yang bertuliskan kalimat tegas: “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan.”

Aksi nekat tersebut langsung memicu kehebohan di kalangan awak media dan sesama legislator. Saat dikonfirmasi mengenai aksinya yang mendadak viral di berbagai platform digital, Yanuar memberikan penjelasan terbuka.

 

Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya bukanlah bentuk sensasi semata, melainkan manifestasi murni dari kebuntuan prosedural di dalam ruang sidang formal sekaligus wujud pertanggungjawaban moral kepada rakyat yang diwakilinya.

“Karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” ujar Yanuar seusai rapat paripurna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

 

Politisi asal Dapil Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah, ini membeberkan bahwa tuntutan keras agar Gibran melepaskan jabatannya bukanlah opini pribadi, melainkan gelombang desakan masif yang ia temui secara langsung di akar rumput selama menjalani masa reses di daerah pemilihannya.

 

Menurutnya, hampir setiap elemen masyarakat yang ditemui di berbagai forum menyampaikan keresahan serupa pasca-dinamika hukum yang melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, ya dimundurkan,” ungkap Yanuar dengan nada tegas.

“Maka, pada saat masa sidang pertama ini, saya membawa aspirasi konstituen saya yang menginginkan Mas Gibran mundur setelah peristiwa keputusan MK dan MA itu,” sambungnya.

 

Tidak berhenti pada aksi bentang kertas di lorong parlemen, tekanan politik dari Fraksi PKS kini mulai menapaki jalur formal kelembagaan.

 

Yanuar mengungkapkan bahwa langkah politik partainya telah dikonsolidasikan secara konkret melalui pengumpulan dukungan internal.

 

Sejauh ini, tercatat sudah ada 12 tanda tangan dari anggota Fraksi PKS yang secara resmi membubuhkan persetujuan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen.

“Tentu aspirasi itu harus kita angkat dan kita perjuangkan,” imbuhnya menandaskan komitmen politik kubunya.

 

Bagi Yanuar, eskalasi politik ini merupakan ujian mendasar terhadap integritas penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat).

 

Ia mendesak agar para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI tidak mengabaikan kewenangan konstitusional yang melekat pada lembaga legislatif, khususnya dalam mengaktifkan mekanisme pengawasan luar biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Saya merasa nalar kewarasan publik kami sebagai rechtsstaat, negara hukum ini diuji. Dan kami berharap seluruh anggota DPR yang diberikan hak secara konstitusional untuk bisa memproses Pasal 7A dan 7B,” terangnya dengan penuh penekanan.

Di akhir keterangannya, Yanuar secara terbuka mendesak pimpinan DPR RI agar bersikap responsif terhadap dinamika politik yang berkembang serta aspirasi konstitusional yang telah secara resmi diajukan oleh para wakil rakyat dari partainya.

 

“Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, aksi viral Yanuar Arif Wibowo terus menjadi perbincangan hangat di ruang publik, memicu diskursus politik nasional, serta menanti respons lanjutan dari pimpinan DPR RI dan parpol koalisi lainnya di Senayan.(***)