Menteri Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Bentuk Satgas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

NAWACITAPOST.COM — Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus guna menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

 

Seluruh proses penegakan hukum diserahkan sepenuhnya kepada institusi kepolisian agar berjalan secara profesional, objektif, dan transparan berdasarkan koridor hukum yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah memegang teguh komitmen untuk tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

 

 

Penanganan perkara ini dipercayakan secara penuh kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” ucap Yusril kepada wartawan saat konferensi pers di Jakarta pada Senin, 9 November 2026.

“Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” jelasnya.

Dalam keterangan persnya, Yusril memaparkan bahwa dinamika penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri mengalami perkembangan signifikan.

 

 

Perkara yang awalnya diusut sebagai pelanggaran intersepsi elektronik kini terindikasi kuat mengarah pada ancaman terhadap keamanan negara.

Penyidik saat ini tengah intensif memeriksa sejumlah saksi, memburu dan mendalami peran para tersangka, serta mengumpulkan berbagai barang bukti dan meminta keterangan dari para ahli hukum pidana.

 

Pendalaman ini dilakukan secara cermat mengingat objek yang disadap adalah kepala negara.

“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu,” terang Yusril.

 

“Jadi, sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” imbuhnya.

Guna mengusut tuntas motif di balik aksi spionase ilegal tersebut, penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 191, 192, dan 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana terhadap keamanan negara dan keselamatan presiden.

“Penyadapan terhadap seorang Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa. Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 sampai Pasal 193 kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya,” lanjut Yusril.

“Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden, menggulingkan pemerintah, nah itu kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyidikan,” imbuhnya.

 

Kasus ini membongkar keterlibatan jaringan internal penegak hukum. Bareskrim Polri sebelumnya telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan empat orang tersangka dalam rentang waktu sepekan.

Pada gelombang pertama penetapan tersangka tertanggal 3 November 2026, penyidik menetapkan tiga orang petinggi Polri, masing-masing mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.

 

Ketiganya dijerat atas dugaan kuat melakukan penyadapan ilegal serta upaya sistematis penghapusan data elektronik.

Selanjutnya, pada 5 November 2026, pengembangan penyidikan membuahkan hasil dengan ditetapkannya satu tersangka tambahan, yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU. Penambahan ini menggenapkan jumlah tersangka resmi menjadi empat orang.

 

Berdasarkan hasil investigasi awal, aksi penyadapan tersebut diduga kuat dilakukan tanpa melalui prosedur operasional standar (SOP) yang sah dan berlangsung secara sistematis sejak kurun waktu 2025 hingga 2026.

 

Selain intersepsi ilegal, penyidik juga terus menelusuri motif di balik perusakan serta penghilangan barang bukti berupa data elektronik guna mengaburkan jejak kejahatan.(***)