Badan Gizi Nasional Tegas Membantah Rumor PHK Massal Relawan SPPG MBG

NAWACITAPOST.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi membantah adanya kewajiban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangkaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Klarifikasi krusial ini disampaikan langsung oleh pihak BGN melalui siaran pers pada Kamis, 5 November 2026, menyusul adanya penyesuaian perhitungan kebutuhan tenaga kerja serta efisiensi biaya operasional dapur di lapangan.

 

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, memberikan penegasan keras bahwa lembaganya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan mitra dapur untuk memangkas jumlah relawan yang bertugas.

“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan,” ujar Tysa dalam siaran pers resmi BGN.

Sebagai solusi atas dinamika operasional tersebut, BGN menerbitkan pedoman alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang disesuaikan secara ketat dengan kapasitas pelayanan harian, dengan batas maksimal alokasi biaya operasional ditetapkan sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

Berdasarkan acuan formula tersebut, dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat diperbolehkan menggunakan alokasi perhitungan hingga 47 relawan per hari.

 

 

Sementara itu, dapur yang menanggung 2.500 hingga 2.999 penerima manfaat memiliki acuan 42 relawan, dan kapasitas 2.000 hingga 2.499 penerima manfaat dialokasikan sebanyak 33 relawan.

Untuk skala pelayanan yang lebih kecil, dapur dengan cakupan 1.500 hingga 1.999 penerima manfaat ditetapkan memiliki acuan 24 relawan, sedangkan kapasitas 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat didukung oleh 15 relawan.

BGN menekankan bahwa seluruh angka tersebut bukanlah pembatasan ketat atau batas maksimal jumlah relawan, melainkan instrumen alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang selaras dengan skala pelayanan nyata.

 

Sebagai alternatif fleksibilitas di tingkat operasional, mitra SPPG juga diperkenankan untuk menerapkan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja guna memastikan seluruh kebutuhan tenaga tetap terakomodasi secara efektif tanpa merugikan para pekerja.

 

“Sekali lagi, kami tidak pernah meminta dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan,” tegas Tysa mengulangi komitmen lembaganya.

Kebijakan penyesuaian operasional ini berjalan beriringan dengan dinamika transformasi besar bertajuk MBG 2.0 yang dikomandoi langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono.

 

Dalam siaran pers terpisah yang dirilis pada Kamis, 29 Oktober 2026, BGN memaparkan bahwa arah transformasi difokuskan secara radikal pada pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola institusi, pengetatan pengawasan, peningkatan transparansi, serta perluasan kolaborasi lintas sektor.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, BGN mencatat pencapaian monumental berupa efisiensi dan pengembalian keuangan negara hingga menyentuh angka Rp44 triliun hanya dalam kurun waktu 100 hari kerja kepemimpinan Sudaryono.

 

 

Akumulasi angka fantastis ini bersumber dari efisiensi anggaran BGN senilai Rp38 triliun, pemangkasan insentif yayasan sebesar Rp2,5 triliun, efisiensi operasional dapur mencapai Rp3 triliun, serta pengembalian sisa saldo virtual account sekitar Rp500 miliar.

 

Di tengah gelombang efisiensi anggaran yang masif ini, BGN mencatat bahwa program strategis MBG tetap melibatkan kekuatan tenaga kerja yang masif, dengan sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif terus menggerakkan roda pelayanan di seluruh penjuru negeri.(***)