Pajak Digital Luar Negeri Berlaku Hari Ini, DJP Tegaskan Transfer Bank Bebas PPN

NAWACITAPOST.COM — Pemerintah resmi memperluas penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai hari ini, Senin (9/11/2026).

 

Langkah strategis ini diambil untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara secara adil, tertib, dan transparan bagi konsumen di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa skema pajak digital ini bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan penyempurnaan sistem berbasis teknologi yang tidak mengubah tarif PPN berlaku maupun memajaki seluruh transaksi keuangan masyarakat.

 

“Yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya kepada awak media, Senin (9/11/2026).

Inge menjelaskan bahwa fokus utama kebijakan ini adalah memastikan pemungutan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri berjalan lebih terkontrol dan setara dengan perlakuan terhadap pelaku usaha dalam negeri.

Merespons riak kekhawatiran publik terkait potensi pengenaan pajak pada aktivitas keuangan sehari-hari, DJP langsung menepis isu bahwa pengiriman uang pribadi maupun remitansi akan terimbas.

Inge meluruskan bahwa transfer antarbank, lalu lintas dana personal, hingga kiriman uang dari luar negeri tidak otomatis menjadi objek pajak dalam sistem SPP-TDLN.

 

“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, pemungutan PPN hanya akan menyasar transaksi produk digital luar negeri yang secara sah memenuhi kriteria perpajakan.

“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” imbuh Inge.

Guna mengawal implementasi perdananya, DJP secara resmi menunjuk enam lembaga keuangan terkemuka sebagai pemungut PPN (issuer).

 

 

Enam lembaga tersebut meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Sistem ini juga dirancang presisi untuk menghindari beban ganda (double taxation). Apabila PPN atas suatu transaksi digital telah dipungut melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), maka transaksi tersebut dipastikan tidak akan dipungut kembali via SPP-TDLN.

Melalui gebrakan kebijakan ini, pemerintah optimistis pemungutan pajak atas konsumsi barang dan jasa digital impor dapat berjalan lebih efektif sekaligus menghadirkan perlakuan setara (level playing field) bagi seluruh pelaku industri.(***)