Hari Pahlawan, Bupati Nias Barat Dorong Aparatur Sejahtera, Disiplin dan Bebas Narkoba

NAWACITAPOST.COM – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Nias Barat tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Pemerintah Kabupaten Nias Barat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat komitmen membangun birokrasi yang lebih sehat, disiplin, dan berintegritas, sekaligus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan aparatur.

Komitmen itu ditandai dengan sejumlah agenda, mulai dari penyerahan rekening pembayaran penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW), pemulihan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, hingga pelaksanaan tes urine untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Nias Barat, Lahomi, Selasa (10/11/2026), dipimpin langsung Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si.

Dalam arahannya, Eliyunus menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, kedisiplinan, serta komitmen menjaga integritas sebagai aparatur negara.

Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban memperhatikan hak dan kesejahteraan pegawai. Namun, setiap aparatur juga dituntut menunjukkan kinerja dan perilaku yang sejalan dengan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.

Baca Juga: Penghasilan PPPK Paruh Waktu Nias Barat Naik Tiga Kali Lipat, TPP ASN Kembali Normal

"Kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, sehat, dan berintegritas. Kesejahteraan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Pemerintah memperhatikan hak pegawai, tetapi setiap pegawai juga harus menunjukkan disiplin, kinerja, dan perilaku yang baik. Jangan sampai aparatur yang seharusnya melayani masyarakat justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba," tegas Eliyunus.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemkab Nias Barat melaksanakan tes urine bagi aparatur untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai langkah pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran pegawai terhadap bahaya narkotika.

Meski demikian, hasil pemeriksaan tes urine tersebut tidak disampaikan dalam materi kegiatan yang dirilis pemerintah daerah.

Selain penguatan integritas, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai juga menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan tersebut.

Eliyunus mengumumkan peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu dari sebelumnya Rp250.000 menjadi Rp750.000 per orang setiap bulan. Kenaikan tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada Agustus 2026.

Baca Juga: Kasus RSU Pratama Nias Rp38,55 Miliar, Saksi Soroti Perencanaan Lokasi Baru

Bupati menyebut peningkatan itu sebagai bentuk perhatian terhadap pengabdian PPPK Paruh Waktu dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga mengembalikan besaran TPP ASN seperti semula setelah sebelumnya mengalami pengurangan sebesar 33 persen akibat penyesuaian kemampuan keuangan daerah.