Gibran Berniat Mundur, Mardani dan Khozin Tegaskan Proses Politik DPR Pantang Terhenti

 

 

 

Sikap tegas parlemen tersebut disuarakan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera bersama politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin.

 

Kedua legislator tersebut memastikan bahwa proses politik yang sedang berproses di Senayan akan terus berjalan sesuai kaidah hukum, tanpa terpengaruh oleh isu pengunduran diri yang beredar di publik.

“Jalan pasti akan tetap jalan. Jadi kalau karena ini kan masih berandai-andai juga, Bang. Hitam di atas putih mengundurkan diri kan juga belum ada di atas meja kan baru hanya menyatakan berniat,” kata Khozin dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang Selasa, 10 November 2026.

Dinamika ini mencuat dalam diskusi mendalam ketika sang pembawa acara, Akbar Faizal, membeberkan informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran yang merujuk pada keterangan Menteri Sekretaris Negara.

 

 

Sinyalemen tersebut langsung memicu perhatian publik karena berpotensi mengubah peta dinamika ketatanegaraan. Menanggapi kabar tersebut, Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah moral jika niat pengunduran diri itu benar-benar direalisasikan.

 

Di sisi lain, ia juga menilai Gibran memiliki ruang dan hak hukum penuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Yang kedua terkait pernyataannya ingin membuktikan di PTUN, haknya beliau karena memang baik di MK maupun di MA, Gibran tidak diberikan hak untuk mempertahankan, membela diri atau menunjukkan ijazahnya,” ujar Mardani.

Kendati demikian, baik Mardani maupun Khozin sepakat bahwa wacana pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan substantif yang tengah digodok oleh DPR.

 

 

Proses politik dan penegakan hukum dinilai harus tetap bergulir hingga tuntas demi mendapatkan kejelasan tata negara serta kepastian hukum yang transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam tataran tata negara, Khozin memaparkan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR memiliki keterkaitan erat dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Sesuai dengan ketetapan konstitusi, apabila DPR secara resmi mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kualifikasi oleh Presiden maupun Wakil Presiden, MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.

Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa mekanisme pengunduran diri seorang pimpinan negara tidak berproses secara sepihak, melainkan melibatkan lembaga legislatif tertinggi.

 

“Sependek pengetahuan kami, persetujuan pemunduran diri Presiden dan Wakil Presiden itu tidak dari kedua-duanya, tapi kepada lembaga MPR,” kata Khozin.

Kerangka hukum pengguliran hak menyatakan pendapat ini merupakan instrumen pengawasan tertinggi yang dijamin dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Adapun tata cara detail mengenai mekanisme perimbangan kekuasaan hingga potensi pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara rinci dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan bergulirnya dinamika ini, pengumpulan tanda tangan dari puluhan anggota dewan menandakan dimulainya babak awal ujian konstitusional.

 

 

Kendati telah menggalang dukungan lintas fraksi, usulan tersebut masih harus melewati serangkaian tahapan persidangan, verifikasi persyaratannya di DPR, hingga pengujian di Mahkamah Konstitusi sebelum mencapai muara akhirnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).(***)