Singgung Tradisi Keluarga Jokowi, Budianto Tarigan Sebut Isu Gibran Mundur sebagai Ayunan Politik

 

NAWACITAPOST.COM — Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014–2019, Budianto Tarigan, secara terbuka meragukan wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

 

Ia menilai bahwa isu yang tengah menggelinding di ruang publik tersebut tidak lebih dari sebuah manuver atau taktik catur politik belaka, alih-alih sebuah keputusan kenegaraan yang benar-benar akan direalisasikan.

Pernyataan tajam tersebut dilontarkan oleh Budianto dalam sebuah diskusi siniar (podcast) eksklusif di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang disiarkan pada Rabu, 11 November 2026.

 

 

Di tengah derasnya arus spekulasi politik nasional, ia mengingatkan khalayak luas agar tidak serta-merta menelan mentah-mentah kabar pengunduran diri tersebut sebelum terwujudnya langkah-langkah administratif dan konstitusional yang sah secara hukum.

“Jangan percaya itu ayunan politik. Kalau Gibran memilih mengundurkan diri secara personal, dia bikin surat dong ke MPR,” ujar Budianto dengan nada tegas.

Menurut analisis Budianto, perjumpaan personal antara Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto belum memenuhi syarat tata hukum tata negara untuk dikategorikan sebagai sebuah proses pengunduran diri resmi.

 

Ia memandang komunikasi tingkat tinggi tersebut masih berada dalam koridor pembicaraan politis atau negosiasi informal di balik layar, yang belum melahirkan produk keputusan konstitusional yang mengikat.

 

Lebih lanjut, Budianto memberikan penekanan mendalam bahwa jabatan Wakil Presiden merupakan institusi kenegaraan yang diatur secara ketat oleh konstitusi.

 

Oleh sebab itu, mekanisme pelepasan jabatan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan lewat diskursus lisan kepada kepala negara, melainkan menuntut kepatuhan administratif yang mutlak.

Ia merujuk pada keharusan adanya surat pengunduran diri formal yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai tahapan fundamental.

 

Menurutnya, publik dan para pengamat politik wajib menuntut bukti langkah administratif yang transparan sebelum menarik kesimpulan bahwa Gibran benar-benar akan menanggalkan jabatannya.

 

Tidak berhenti pada tataran prosedural, Budianto juga melontarkan kritik terbuka yang menyoroti rekam jejak psikologis politik keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dengan nada skeptis, ia mempertanyakan konsistensi moral politik keluarga tersebut dalam menghadapi tekanan krisis.

“Emang kapan kita lihat tradisi keluarga ini mundur? Enggak ada. Jangankan mundur, mengakui kesalahan saja mungkin berat,” ujarnya.

Pandangan kritis ini dikemukakannya sebagai kerangka berpikir objektif untuk menjelaskan alasan di balik keraguannya.

 

Bagi Budianto, mustahil figur dari lingkaran keluarga tersebut mengambil langkah ksatria berupa pengunduran diri sukarela di tengah pusaran kontroversi.

 

Di sisi lain, dinamika politik ini tidak boleh menjadi tabir asap yang mengaburkan persoalan substansial lainnya.

 

Budianto secara khusus mendesak agar proses hukum yang saat ini tengah bergulir dan berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran harus terus dikawal secara konsisten oleh masyarakat sipil.

 

Ia menegaskan bahwa diskursus pergantian kekuasaan tidak boleh menjadi instrumen impunitas untuk menutup babak penegakan hukum.

“Proses hukum yang sudah berjalan itu terus harus kita kawal. Kita harus memberikan legitimasi dan edukasi politik kepada generasi berikutnya,” kata Budianto, menekankan pentingnya preseden hukum bagi masa depan demokrasi Indonesia.

 

Ia menilai bahwa penegakan hukum yang transparan dan tidak kompromistis adalah harga mati agar masyarakat, khususnya generasi muda bangsa, mendapatkan pendidikan politik yang benar bahwa setiap polemik pejabat publik wajib diselesaikan di atas rel hukum, bukan melalui kompromi bawah meja.

Menutup pandangannya, Budianto memproyeksikan skenario jangka panjang apabila skenario pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi di masa depan. Ia melihat peristiwa itu sebagai babak akhir dari sebuah hegemoni kekuasaan lokal.

“Kalau nanti Gibran mundur itu akhir dari Dinasti Solo, saya meminjam kata Akbar Tanjung dalam politik itu bisa mati berkali-kali, bisa jatuh berkali-kali,” pungkasnya.

Pernyataan bernas dari Budianto Tarigan ini pada akhirnya menegaskan bahwa isu mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar kalkulasi perpindahan kursi kekuasaan, melainkan sebuah ujian terberat bagi komitmen penegakan hukum, etika ketatanegaraan, dan pertanggungjawaban politik di Republik ini.(***)