Nama Grace Natalie Masuk Struktur PSI, KAMAKSI Pertanyakan Kursi Komisaris MIND ID

 

 

 

Dugaan pelanggaran independensi dan konflik kepentingan ini memicu reaksi keras dari elemen masyarakat sipil. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Grace Natalie segera memberikan klarifikasi terbuka atas dualisme posisi tersebut.

 

Urgensi transparansi ini semakin menguat secara dramatis setelah tiga kader elite PSI, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, mengambil langkah tegas dengan menyatakan mengundurkan diri secara resmi dari kepengurusan partai pada Senin (9/11/2026).

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyuarakan keprihatinan mendalam atas ketimpangan perlakuan etika dan aturan tata kelola di tubuh entitas negara maupun internal parpol.

 

Ia menilai situasi ini berpotensi merusak citra tata kelola perusahaan negara (good corporate governance) jika dibiarkan tanpa ketegasan.

 

"Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda. Ketika kader lain memilih mundur dari kepengurusan partai demi fokus menjalankan tugas kenegaraan, sementara status Grace Natalie sebagai pengurus PSI dan Komisaris Independen MIND ID masih menjadi pertanyaan," kata Joko.

Jejak perdebatan ini sejatinya memiliki rekam jejak panjang. Pada Juni 2024, Grace sempat memberikan komitmen verbal bahwa dirinya telah melepaskan dinamika internal partai seiring masuknya ia ke dalam lingkaran kekuasaan istana sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

"Memang sejak saya staf khusus sudah tidak aktif di PSI," kata Grace kepada detikcom, 11 Juni 2024.

Namun, pengakuan nonaktif tersebut bertolak belakang dengan dokumen resmi parpol. Dalam pengumuman struktur kepengurusan PSI periode 2025–2030 yang dirilis pada September 2025, nama Grace justru tercantum menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

 

 

Di saat yang bersamaan, data publik dan portal resmi MIND ID masih secara aktif mencantumkan nama mantan Ketua Umum PSI tersebut sebagai Komisaris Independen korporasi tambang plat merah itu.

Joko Priyoski menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan keorganisasian internal parpol, melainkan norma hukum yang mengikat perundang-undangan nasional.

 

Ia mengingatkan implikasi yuridis dari Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 yang secara implisit dan eksplisit melarang keras anggota komisaris maupun dewan pengawas BUMN merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Menurut analisis KAMAKSI, pembenahan dan pembuktian administratif mutlak dilakukan tanpa menunda waktu demi menegakkan supremasi kepatuhan hukum di BUMN.

 

"Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat dan menjalankan fungsi kepengurusan, jangan berlindung di balik istilah nonaktif," ujarnya.

Tekanan publisitas kini mengarah langsung pada dua institusi terkait. KAMAKSI secara resmi mendesak manajemen PSI dan jajaran direksi serta komisaris MIND ID membuka seluruh dokumen dan dasar hukum administratif terkait keanggotaan Grace Natalie.

 

Tanpa keraguan, Joko bahkan mendesak opsi perombakan atau pengunduran diri secara drastis demi menjaga integritas perusahaan.

Joko bahkan mendesak Grace melepaskan jabatan komisaris apabila terbukti masih menjalankan fungsi kepengurusan partai.

 

Kendati spekulasi publik merebak luas, secara asas praduga dan regulasi formal, pencantuman nama dalam dokumen kepengurusan parpol belum dengan sendirinya membuktikan aktivitas kepengurusan maupun pelanggaran aturan secara substantif.

 

Keabsahan pelanggaran masih memerlukan verifikasi keabsahan lembaran lembaran keputusan hukum yang mengikat.

Oleh karena itu, konfirmasi legal dan klarifikasi resmi terbaru dari Grace Natalie, pengurus pusat PSI, serta pihak manajemen MIND ID tetap diperlukan untuk memastikan status kepegawaiannya dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.(***)