PSI Lepas Tiga Kader, Posisi Wapres Gibran di Ujung Tanduk

 

NAWACITAPOST.COM — Keputusan mengejutkan mengguncang peta politik nasional setelah tiga kader elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka—secara resmi mengundurkan diri dari kepengurusan partai pada Senin (9/11/2026).

 

Meskipun ketiganya memilih tetap bertahan menjalankan tugas negara di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah tersebut memutus keterwakilan resmi PSI di lingkaran kekuasaan eksekutif dan memicu spekulasi mendalam mengenai arah konsolidasi politik partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut.

Eksodus internal ini tidak hanya menciptakan kekosongan representasi struktural PSI, tetapi juga merambat langsung pada turbulensi kekuasaan yang menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam posisi paling rentan sepanjang sejarah transisi kepemimpinan nasional.

 

 

Sejumlah pengamat politik menilai dinamika ini menandai eskalasi konflik terbuka yang kian tak terelakkan antara kubu penguasa saat ini dan poros istana sebelumnya.

Pengamat politik dari CITRA Institute, Efriza, menilai bahwa posisi Gibran kini sepenuhnya terombang-ambing dalam ruang tawar-menawar politik yang kian menyempit dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita melihat apa yang terjadi, tentu jelas Gibran ini menunggu kondisi dari bargain dia dengan Pak Prabowo. Apakah dia masih bisa bersama dengan Pak Prabowo atau dia akan menghadapi kondisi yang mengundurkan diri atau dimakzulkan?” ujar Efriza kepada Nawacitapost.com melalui saluran telepon, Selasa (10/11/2026).

Efriza menegaskan, akumulasi tekanan politik yang menghantam Gibran mengindikasikan adanya sinyal kuat bahwa lingkaran dalam kekuasaan eksekutif mulai menunjukkan ketidakinginan terhadap keberadaannya di struktur pemerintahan tertinggi.

 

 

Tekanan tersebut diyakini tidak akan berhenti di ranah eksekutif semata, melainkan berpotensi menjalar ke parlemen melalui instrumen konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, panggung legislatif kini memegang kendali strategis yang dapat digunakan untuk memberikan tekanan psikologis maupun politis yang masif. Pilihan langkah konstitusional terbuka lebar, mulai dari penggunaan hak angket hingga eskalasi lanjutan berupa hak menyatakan pendapat.

“Persoalannya, apakah DPR akan langsung memilih hak menyatakan pendapat atau mau mempermainkan dulu kondisi ini melalui hak angket untuk memberikan tekanan psikologis kepada Gibran,” tutur akademisi Universitas Bung Karno (UBK) tersebut.

Kendati demikian, arah angin politik nasional ini sangat bergantung pada sikap akhir mantan Presiden Joko Widodo.

 

 

Efriza secara blak-blakan menyebut bahwa friksi dan manuver politik yang sedang berlangsung di permukaan merupakan manifestasi dari benturan kepentingan langsung antara dua kekuatan besar.

“Jadi, ini sudah perang terbuka sebenarnya antara Prabowo dengan Jokowi, antara penguasa lama dengan penguasa saat ini,” tambahnya.

Di tengah kepungan tekanan politik yang kian menghimpit, Gibran diprediksi tidak akan mengambil opsi jalan pintas berupa pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

 

Sebaliknya, ia diyakini akan memilih jalan perlawanan administratif dan politis dengan tetap aktif menjalankan agenda kenegaraan, turun ke bawah, serta menyapa masyarakat secara langsung guna mempertahankan legitimasi publik.

 

Namun, di balik keteguhan menjalankan tugas harian tersebut, kalkulasi jangka panjang politik 2029 mulai disiapkan. Dengan demikian, benturan antara poros kekuatan lama dan rezim petahana diprediksi masih akan terus membara hingga beberapa tahun ke depan.

 

Efriza memproyeksikan bahwa dinamika ini dapat memaksa Gibran untuk menuntaskan berbagai prasyarat administratif maupun kultural, termasuk memenuhi persyaratan pendidikan formal melalui program penyetaraan demi kembali memanaskan panggung kontestasi politik pada pemilu mendatang.(Fifi Abdurahman)