Gibran Mundur, Komisaris BUMN Terafiliasi Gibran dan PSI Kapan Ikut Mundur?

NAWACITAPOST.COM – CEO Promedia Group, Agus Sulistiono, menyerukan agar para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terafiliasi sebagai simpatisan politik Gibran Rakabuming Raka maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut mengundurkan diri dari jabatannya.

 

Selain menyasar jajaran komisaris perusahaan pelat merah, ia juga melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pejabat kabinet yang memilih keluar dari kepengurusan atau keanggotaan PSI, tetapi tetap mempertahankan posisinya di pemerintahan.

Seruan terbuka tersebut disampaikan menyusul beredarnya kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

 

 

Menurut Agus, dinamika politik yang terjadi semestinya menjadi momentum pembuktian integritas dan konsistensi sikap bagi seluruh barisan pendukungnya, terutama mereka yang selama ini menduduki jabatan strategis serta memperoleh berbagai fasilitas di perusahaan negara.

“Untuk komisaris BUMN yang merasa simpatisan Gibran dan PSI, ayo ikut mundur. Tokoh yang selama ini kalian dukung sudah dikabarkan mundur, masa kalian masih nyaman menerima gaji dan menikmati fasilitas BUMN?” ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh antaranews.com, kabar mengenai pengunduran diri Gibran telah dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026).

 

Dalam penjelasannya, Budi juga mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri resmi tersebut telah diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

Merespons perkembangan tersebut, Agus menegaskan bahwa seruannya secara khusus ditujukan kepada jajaran komisaris BUMN yang sejak awal merasa menjadi bagian dari barisan simpatisan Gibran maupun PSI.

 

Ia meminta para figur tersebut menunjukkan keberanian moral dalam mengambil konsekuensi atas pilihan dan afiliasi politik yang selama ini mereka tampilkan di ruang publik.

“Jangan hanya lantang menunjukkan loyalitas ketika situasinya menguntungkan. Begitu tokoh yang didukung mundur, loyalitas itu mendadak berhenti karena menyangkut kursi dan penghasilan pribadi,” katanya.

Tidak hanya menyoroti jajaran komisaris BUMN, kritik serupa turut diarahkan Agus kepada tiga tokoh yang telah mengundurkan diri dari PSI, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka.

 

 

Ketiga figur tersebut saat ini masing-masing menduduki jabatan strategis di kabinet pemerintahan, yaitu sebagai Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Kebudayaan, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Agus menilai, langkah melepaskan atribut kepartaian sambil tetap mempertahankan jabatan di jajaran kabinet berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

 

Menurutnya, keputusan tersebut menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan berupaya mengambil posisi paling aman dan menguntungkan bagi kepentingan pribadi di tengah perubahan konstelasi politik.

“Kalau mau menunjukkan konsistensi, mestinya sekalian mundur dari jabatan menteri atau wakil menteri. Jangan keluar dari PSI, tetapi jabatan pemerintahannya tetap dipertahankan. Kesannya mau enaknya sendiri,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, ia memandang bahwa masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan landasan etis di balik sikap politik tersebut.

 

Hal ini dinilai semakin krusial apabila langkah pelepasan keanggotaan partai tidak disertai dengan penjelasan yang transparan mengenai pertanggungjawaban politik mereka selama menjabat dan membawa identitas partai tersebut.

“Giring, Raja Juli, dan Isyana sebaiknya berani mengambil langkah itu. Jangan hanya melepas identitas partainya, sementara kenyamanan jabatannya tetap dipertahankan. Menurut saya, sikap seperti itu terasa janggal,” ujarnya.

Sebagai langkah pembenahan tata kelola pemerintahan dan korporasi negara, Agus mendorong agar jabatan-jabatan publik maupun posisi strategis di BUMN yang ditinggalkan nantinya dapat diisi oleh figur-figur profesional.

 

 

Ia menekankan pentingnya menyerahkan amanah tersebut kepada individu yang memiliki rekam jejak kompetensi mumpuni, berintegritas tinggi, serta kesungguhan penuh dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Bagi Agus, ukuran sejati dari konsistensi politik seseorang justru teruji ketika ia dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya melepaskan privilese dan keuntungan pribadi.

 

Oleh karena itu, ia berharap para komisaris BUMN yang berafiliasi dengan Gibran dan PSI memiliki kesadaran untuk mengambil inisiatif mundur secara sukarela, tanpa perlu menunggu munculnya gelombang desakan maupun tekanan dari publik.

Ia menambahkan bahwa pandangan yang disampaikannya merupakan refleksi mengenai tanggung jawab moral dalam berpolitik.

 

 

Menurutnya, keberanian untuk meletakkan jabatan akan menjadi bukti nyata bahwa dukungan politik yang mereka suarakan selama ini memiliki konsekuensi etis yang bersedia ditanggung secara kesatria.

“Yang merasa satu barisan, tunjukkan konsistensinya. Jangan hanya mau menikmati jabatan. Beranilah mundur dan berikan kesempatan kepada orang yang lebih kompeten untuk bekerja bagi negara,” pungkas Agus.(***)