Bambang Widjojanto Singgung Politik Dua Muka Terkait Polemik Ijazah Gibran

 

NAWACITAPOST.COM — Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 

Ia menilai Gibran tengah menjalankan strategi politik dua muka di tengah pusaran polemik ijazah yang kini bergulir panas di panggung nasional, termasuk dalam sidang usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) di DPR RI.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Bambang melalui kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 11 November 2026.

 

Menurutnya, langkah Gibran yang berencana menguji keabsahan dokumen ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai menyampaikan niat mundur merupakan manuver yang sarat kepentingan.

 

“Dia (Gibran) menggunakan politik dua muka, dia berniat mengundurkan diri, tapi kemudian dia ingin membuktikan (ijazah),” ujar Bambang dalam siniarnya.

Bambang menilai, upaya pembuktian hukum tersebut sudah kehilangan substansi.

 

Ia mengingatkan bahwa Surat Keterangan (Suket) yang menjadi rujukan Mahkamah Agung telah dinyatakan tidak sah, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah yang sah.

“Pembuktian tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Karena Suket yang jadi dasar oleh MA dinyatakan tidak sah dan Gibran tidak memiliki ijazah di MK. Dua keputusan ini tidak mungkin dianulir oleh putusan yang sekarang sedang dipersoalkan, yang mau uji ke PTUN,” tegas Bambang.

Ia juga menyoroti kedudukan hukum Gibran dalam perkara di PTUN tersebut. Bambang menyebut posisi Gibran bukan sebagai pihak pemohon pengujian, melainkan pihak yang digugat, sementara pemohon awal telah menyatakan mundur.

 

Lebih jauh, pendiri KontraS itu menuding bahwa langkah hukum tersebut hanyalah taktik untuk mengulur waktu dan menyelamatkan diri dari tekanan politik.

“Ini politik dua muka, dia disebutkan berniat (mengundurkan diri) tapi ingin membuktikan. Kan dia sebenarnya tidak ingin mengundurkan diri,” ungkap Bambang.

 

“Dia sedang slow down (memperlambat) prosesnya. Nah, dalam proses itu kan manuver bisa terjadi dan bisa dilakukan banyak hal,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang berpandangan bahwa Gibran telah mengalami krisis legitimasi kepemimpinan. Niat untuk mundur disebutnya sebagai upaya mencari ruang politik baru guna memulihkan posisi.

“Gibran tahu dia sudah kehilangan legitimasi, sehingga ketika dia berniat mengundurkan diri, dia ingin mendapatkan kesempatan kedua sebenarnya kan,” tutur Bambang.

 

 

“Dan kesempatan kedua itu dia pakai untuk ini, untuk membuktikan ini. Tapi begitu, yang ketiga, begitu ingin membuktikan ada problem hukum dan problem konstitusional,” sambungnya.

Polemik ini mencuat menyusul pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan berdurasi 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan niat untuk mundur akibat dinamika putusan MK dan MA.

Kendati demikian, Presiden Prabowo memberikan sejumlah pandangan dan menyarankan agar Gibran menempuh jalur pembuktian hukum. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Gibran usai pertemuan.

“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

 

 

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” tandasnya.(***)