Soal Polemik Gibran, Rocky Gerung Minta Semua Pihak Patuhi Jalur Hukum

 

Di tengah eskalasi politik yang terus memanas pascaputusan peradilan dan manuver parlemen, Rocky secara tegas meminta seluruh pihak untuk tunduk dan menghormati proses hukum yang telah membuahkan kesimpulan final.

Pernyataan bersikap tersebut disampaikan Rocky di hadapan awak media di Bandung pada Rabu, 11 November 2026.

 

 

Ia menegaskan bahwa lembaga penasihat presiden telah mencermati seluruh perkembangan situasi dan menilai tidak ada celah untuk mengabaikan putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap.

“Tidak ada tanggapan Wantim. Wantim mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti saja. Kalau sudah diputuskan, ya diputuskan,” kata Rocky.

Rocky kembali menekankan pentingnya konsistensi dalam bernegara dengan menyerahkan seluruh dinamika pada koridor hukum yang berlaku.

 

Menurut akademisi sekaligus pengamat politik tersebut, tidak boleh ada pihak manapun yang mengambil tindakan melebihi batas-batas aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan tertinggi.

 

“Mengikuti aja kan. Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan,” ujarnya.

Ketika didesak mengenai substansi nasihat atau saran yang bakal disodorkan Wantimpres kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi tensi politik nasional saat ini, Rocky menegaskan batasan konstitusional lembaga tersebut.

 

Ia mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten menjadikan hukum sebagai panglima.

“Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang melebih dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” tegasnya.

 

Pernyataan tajam Rocky Gerung ini menyeruak tepat saat polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat keras pascadikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

 

Sengketa legalitas ini tak hanya mengguncang ruang publik, tetapi juga memicu gelombang perlawanan di Gedung DPR RI, di mana sejumlah legislator mulai menggalang konsolidasi untuk menyuarakan hak menyatakan pendapat.

Dinamika politik di tingkat elite kian dramatis setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan fakta mengejutkan.

 

Prasetyo mengungkapkan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka sempat mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026, untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari kursi orang nomor dua di Indonesia.

 

Dalam pertemuan intensif yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut, Presiden Prabowo dan Gibran membahas secara mendalam dampak serta dinamika politik pascaputusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan tersebut.

 

Mensesneg menyebut bahwa Presiden Prabowo tidak serta-merta menolak keinginan Gibran, melainkan memberikan serangkaian petunjuk dan saran strategis kepada wakilnya.

Dalam keterangan terpisah, Gibran tidak menampik maupun mengonfirmasi secara gamblang mengenai rencana pengunduran dirinya.

 

Namun, ia menekankan komitmennya untuk menghormati aspirasi publik serta bertekad mencegah isu ini bergulir menjadi krisis politik yang berkepanjangan.

 

Gibran menegaskan bakal menempuh jalur hukum resmi demi memulihkan nama baik dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, sebagaimana saran yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

Di sisi lain, tatanan politik di Senayan terus bergolak. Sedikitnya 50 anggota DPR RI yang berasal dari enam fraksi berbeda dilaporkan telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna mengusut tuntas polemik ini.

Dengan bergulirnya proses politik di parlemen serta langkah hukum yang ditempuh pihak Istana, persimpangan jalan bagi posisi Gibran masih terus berlanjut.

 

Di tengah ketidakpastian tersebut, sikap resmi Wantimpres melalui Rocky Gerung memberikan garis batas yang jelas: seluruh elemen bangsa wajib mengembalikan penanganan polemik ini pada pijakan hukum yang berlaku.(***)