KRL Bekas Jepang Batal, KAI Kejar Pengadaan 23 Armada Baru untuk Jabodetabek

 

 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kini mengalihkan fokus total pada pengadaan 23 rangkaian kereta baru guna memenuhi kebutuhan operasional lintas Jabodetabek dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin secara tegas menutup peluang impor armada purnapakai tersebut saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026.

 

 

Ia menyatakan komitmen perusahaan untuk mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

"Nggak ada, kita nggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby.

Keputusan krusial ini diambil setelah melalui berbagai kalkulasi strategis terkait peremajaan sarana komuter perkotaan.

 

Dari total 23 rangkaian kereta baru yang diprogramkan, KAI menetapkan delapan rangkaian pertama sebagai skala prioritas utama yang harus segera direalisasikan untuk meredam potensi kepadatan penumpang harian.

 

Dalam skema pengadaan jangka menengah ini, KAI berkomitmen untuk memaksimalkan sinergi bersama industri manufaktur perkeretaapian nasional, yakni PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

 

Kendati demikian, perseroan tetap membuka ruang kolaborasi dengan pabrikan internasional, dengan syarat mutlak harus melibatkan dan memberi nilai tambah bagi kapasitas industri dalam negeri. Sebelumnya, pada September 2026, opsi impor sempat diajukan sebagai langkah mitigasi darurat.

 

Pertimbangan saat itu didasarkan pada proyeksi waktu tunggu yang relatif singkat, yakni satu hingga dua bulan pascaperizinan, mengingat kapasitas produksi domestik memerlukan rentang waktu satu hingga dua tahun untuk merampungkan satu siklus penuh pengadaan armada baru.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya kalkulasi dan pertimbangan bisnis pengadaan armada ini kepada manajemen KAI.

 

 

Kendati demikian, pemerintah memberikan koridor kebijakan yang jelas agar proses bisnis tersebut tetap berpihak pada penguatan struktur industri perkeretaapian nasional.

"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi, tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita," ucap Dudy seusai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 9 November 2026.

Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan meminta KAI untuk senantiasa berkoordinasi dan mengomunikasikan langkah strategis tersebut secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan.

 

Sinergi lintas sektoral ini dinilai penting untuk memastikan bahwa target pemenuhan sisa delapan rangkaian kereta dari alokasi sebelumnya dapat diselesaikan dan tiba di tanah air sesuai tenggat waktu pada tahun 2027 mendatang.

 

Pembatalan impor KRL bekas ini langsung berimplikasi pada peta jalan operasional layanan komuter yang setiap hari diandalkan oleh ratusan ribu warga Jabodetabek.

 

Berdasarkan data yang dipaparkan KAI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada September 2026, kebutuhan tambahan 23 rangkaian tersebut terbagi atas spesifikasi tujuh rangkaian dengan formasi 12 kereta dan 16 rangkaian dengan formasi delapan kereta.

Penyesuaian konfigurasi panjang rangkaian ini dirancang secara cermat dengan mempertimbangkan batasan teknis di lapangan, khususnya kapasitas panjang peron pada sejumlah stasiun eksisting yang belum sepenuhnya siap mengakomodasi rangkaian kereta berukuran lebih panjang.

 

Di sisi lain, faktor usia teknis sarana menjadi alasan mendesak di balik program modernisasi ini, mengingat sebagian armada yang masih beroperasi aktif telah melampaui masa layanan lebih dari 40 tahun dan memerlukan penggantian segera guna menghindari risiko gangguan operasional.

 

Bagi jutaan pengguna setia KRL Jabodetabek, esensi dari kebijakan ini bermuara pada satu tolok ukur utama: kecepatan dan kepastian jadwal kedatangan armada pengganti.

 

Keberhasilan transformasi pengadaan ini pada akhirnya diuji dari seberapa cepat KAI dan industri dalam negeri mampu menghadirkan layanan transportasi publik yang andal, aman, serta mampu menampung lonjakan mobilitas komuter harian tanpa mengorbankan standar keselamatan penumpang.(***)