Kasus Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota Bandung Gugur, Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan

NAWACITAPOST.COM — Penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi yang sempat menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ternyata tidak serta-merta meredakan ketegangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

 

Meskipun proses hukum telah resmi dihentikan oleh kejaksaan, polemik berkepanjangan terkait keabsahan prosedur serta persoalan tata kelola pemerintahan kini justru memasuki babak baru yang sarat akan dinamika politik lokal.

Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube Priangan.com yang disiarkan pada Selasa, 10 November 2026, kuasa hukum Erwin, Rohman Hidayat, secara terbuka membeberkan berbagai kejanggalan mendasar yang menyelimuti perkara kliennya sejak awal penegakan hukum dimulai.

 

 

Rohman menyoroti secara tajam proses penetapan tersangka hingga dinamika relasi kuasa antara Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Erwin yang dinilainya belum kembali normal pasca-gugurnya status hukum tersebut.

“Diuji di fakta persidangan praperadilan tentang penetapan tersangka Pak Erwin itu SPDP-nya tidak ada. Artinya kasus Erwin ini sumir. Tidak jelas kasusnya apa,” ujar Rohman dengan nada tegas.

Rohman mempersoalkan ketiadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menurut keterangan pihak kuasa hukum tidak pernah diterima secara resmi oleh Erwin maupun keluarganya.

 

Berdasarkan catatan kronologis, Erwin bersama anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Desember 2025 atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengaturan proyek di lingkungan Pemkot Bandung.

 

Kendati demikian, angin segar berhembus ketika Kejaksaan Negeri Bandung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 3 Juni 2026.

 

Keputusan yuridis tersebut diambil setelah tim penyidik menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya aliran dana secara nyata yang diterima oleh para tersangka, serta kurangnya unsur pidana yang memadai untuk membawa perkara tersebut ke tingkat penuntutan di muka persidangan.

Rohman menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif kejaksaan di bawah kepemimpinan yang baru. Ia meyakini bahwa penghentian penyidikan tersebut murni didasarkan pada objektivitas dan fakta material yang terungkap selama proses pemeriksaan mendalam.

“Kalau transaksi uang itu ada, jual beli jabatan itu ada, bagi-bagi proyek itu ada, saya yakin perkaranya enggak berhenti, Pak. Lanjut. Tetap substansinya tidak bergeser,” tambahnya.

 

Meskipun status penyidikan telah resmi ditutup, bayang-bayang polemik politik rupanya belum sepenuhnya sirna. Rohman menilai bahwa berbagai upaya hukum susulan, termasuk permohonan praperadilan terhadap keabsahan SP3, berpotensi ditunggangi oleh kepentingan tertentu untuk terus mendegradasi reputasi politik kliennya di ruang publik.

“Citra dia dihabisi terlebih dahulu secara politis melalui media. Praperadilan terhadap SP3 ini akan terus berlangsung. Ini kan sangat seksi untuk jadi gorengan politik,” ungkap Rohman.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung telah menolak permohonan praperadilan yang diajukan terkait SP3 kasus Erwin.

 

Dalam amar putusan sidang tanggal 2 November 2026, majelis hakim menegaskan bahwa pihak pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mempersoalkan keputusan penghentian penyidikan yang telah dikeluarkan oleh institusi kejaksaan.

 

 

Upaya hukum serupa yang dilayangkan oleh kelompok masyarakat tertentu juga bernasib sama karena alasan yuridis yang serupa.

Kendati persoalan hukum di ranah pidana telah menemui titik terang, persoalan manajerial di internal birokrasi Pemkot Bandung justru mengemuka.

 

Rohman menyoroti fakta bahwa kewenangan atributif dan delegatif Erwin sebagai wakil wali kota hingga kini belum sepenuhnya dipulihkan oleh pimpinan daerah, meskipun status hukumnya sebagai tersangka telah lama gugur demi hukum.

“Di mana ketika di BAP yang dikejar-kejar teh tugas dan kewenangan wakil wali kota, tapi giliran sudah SP3 tugas dan kewenangannya itu tidak ada,” kritik Rohman.

Situasi tersebut, menurut pandangan kuasa hukum, mencerminkan adanya ketidakharmonisan relasi kepemimpinan antara wali kota dan wakil wali kota dalam menjalankan roda pemerintahan.

 

Padahal, secara etika dan konstitusional, berakhirnya status perkara pidana seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi bagi kedua pimpinan tertinggi di Kota Bandung tersebut untuk kembali bersinergi melayani masyarakat.

“Seolah-olah Pak Wali itu sudah memimpinnya sendiri. Enam bulan Pak Wakil itu tersangka, ketika sudah di-SP3 harusnya balik lagi, itu dipulihkan berbarengan lagi berdua,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, klaim mengenai adanya pembatasan kewenangan serta friksi internal di tubuh eksekutif Kota Bandung tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi serta penjelasan komprehensif dari pihak Wali Kota Bandung maupun jajaran Pemkot Bandung.

 

 

Publik kini menanti langkah konkret dari para pemangku kepentingan untuk memulihkan stabilitas birokrasi dan memastikan roda pemerintahan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(***)