Revolusi Birokrasi Cirebon: DPRD Resmi Setujui Perombakan Struktural Perangkat Daerah

 

Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung penuh dinamika, Senin (9/11/2026), untuk merespons lonjakan beban kerja birokrasi, arus transformasi digital, serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE, menjadi momentum penting dalam penetapan arah kebijakan kelembagaan pemerintah daerah ke depan.

 

 

Agenda utama rapat meliputi penyampaian usulan raperda inisiatif Wali Kota Cirebon, pandangan umum fraksi-fraksi, hingga tanggapan resmi dari orang nomor satu di Kota Cirebon tersebut.

"Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon hari ini salah satunya penyampaian usulan pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon," ujar Andrie di hadapan para wakil rakyat dan jajaran eksekutif.

Andrie menjelaskan lebih lanjut bahwa sesuai prosedur dan usulan anggota legislatif, raperda tersebut akan segera ditindaklanjuti secara mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebelum disahkan secara final melalui Keputusan DPRD.

Dalam sesi penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi di DPRD Kota Cirebon memberikan perhatian tajam terhadap urgensi penataan ulang kelembagaan. Penekanan utama tertuju pada peningkatan kapasitas organisasi agar selaras dengan tuntutan manajemen modern dan ledakan volume kerja aparatur sipil negara (ASN).

 

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Erry Yudistira Ramadhan, menyoroti hasil evaluasi mendasar yang mendorong urgensi kenaikan skala kelembagaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dari Tipe C naik level menjadi Tipe B.

 

Perubahan ini dipicu oleh kompleksitas pengelolaan ASN yang kian rumit, tuntutan implementasi UU Nomor 20/2023 tentang ASN, penerapan sistem merit, manajemen talenta, hingga masifnya gelombang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Secara kelembagaan, perubahan peraturan daerah ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah yang mengalami peningkatan intensitas tugas dan fungsi sebagai akibat perkembangan kebijakan nasional," ujar Erry dengan tegas.

Dukungan bernada strategis juga mengalir dari Fraksi Partai NasDem. Juru Bicara Fraksi NasDem, Laurentia Mellynda, menegaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan pijakan vital untuk menciptakan postur birokrasi yang lincah, proporsional, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

 

"Karena itu, Fraksi NasDem berpandangan bahwa setiap perubahan kelembagaan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi yang objektif, pertimbangan beban kerja, cakupan urusan pemerintahan, ketersediaan sumber daya manusia, serta kemampuan keuangan daerah," ujarnya menekankan pentingnya efisiensi dan asas kepatutan.

Sementara itu, Fraksi PDI-Perjuangan melalui Juru Bicaranya, Imam Yahya SFilI MSi, memberikan catatan krusial mengenai ketelitian legal formal.

 

Ia mengingatkan bahwa penguatan kelembagaan harus dipayungi kepastian hukum yang kokoh dan tidak boleh menabrak asas pembentukan perundang-undangan.

"Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda Perubahan Kedua atas Perda Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 ini, dengan catatan kritis dan usulan perbaikan redaksional di atas, fraksi kami menyatakan setuju untuk diajukan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," kata Imam.

 

Merespons gelombang masukan dan pandangan kritis dari meja legislatif, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.A.P., M.Si, menyampaikan penjelasan mendalam mengenai tiga pilar utama yang menjadi ruh dalam perombakan Perda ini.

 

Tiga fokus tersebut adalah rasionalisasi struktur dan peningkatan tipologi perangkat daerah, pengintegrasian urusan ekonomi kreatif, serta jaminan kepastian hukum pada penanganan bencana alam.

Mengenai lompatan status BKPSDM dari Tipe C ke Tipe B, Wali Kota menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah rasional yang tak bisa ditawar demi menampung beban kerja operasional yang kian membesar.

"Dapat kami tegaskan bahwa usulan peningkatan tipologi BKPSDM dari Tipe C menjadi Tipe B adalah respons langsung terhadap hasil evaluasi kelembagaan dan analisis beban kerja operasional," tegas Edo.

 

Selain memperkuat mesin aparatur, perombakan ini juga merambah ke sektor ekonomi dan kebudayaan. Pemerintah Kota Cirebon secara resmi mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

"Perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif merupakan bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap pedoman nasional," jelasnya terkait penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai motor baru pembangunan Kota Cirebon.

Tak kalah krusial, substansi ketiga menyasar kepastian hukum penyelenggaraan urusan kebencanaan melalui penataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wali Kota menjamin bahwa restrukturisasi kelembagaan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga dan ketepatan respons darurat di lapangan.

"Kami sependapat bahwa pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana tidak boleh mengalami kendala administratif," katanya memungkas penjelasan pemerintah.

 

Pasca persetujuan dan penyampaian pandangan ini, Raperda Perubahan Kedua Perda 5/2021 akan langsung digodok secara komprehensif oleh Pansus DPRD Kota Cirebon guna menyempurnakan seluruh draf regulasi sebelum akhirnya disahkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah.(Redaksi)