Rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu Tentang Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Pada Ranperda APBD Tahun 2027

Ranperda tersebut mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman.

 

Rapat paripurna DPRD Rokan Hulu ini, menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan regulasi daerah, sekaligus wadah bagi pemerintah untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai pandangan, masukan, dan perhatian yang disampaikan pada pandangan umum fraksi.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiatini, S.H., didampingi Wakil Ketua Porkot Lubis, S.H., M.H., bersama Anggota DPRD kourum, dihadiri Bupati Anton, S.T., M.M., Perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, Sekwan Elbizri, Kabag Humas, Kabag Umum dan Staf DPRD setempat dan para undangan lainnya, yang diwakili menyanyikan lagu Indonesia Raya, do'a serta laporan Protokoler.

 

Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Pasalnya, regulasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta pembiayaan berbagai program pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hulu.

Melalui pembahasan tersebut, penggunaan anggaran daerah diharapkan dapat diarahkan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Selain persoalan anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah juga membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

 

Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor, menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Ranperda tentang Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman menjadi bagian penting dalam upaya memperjelas tanggung jawab pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan.

 

Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap proses penyerahan dan pemeliharaan fasilitas, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui pembahasan ketiga Ranperda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Selanjutnya, ketiga Ranperda akan menjalani tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (DPRD Rohul).