Kepala Bakom Bantah Klaim Gibran Soal Restu Prabowo Tempuh PTUN

Bagi Syahganda, pandangan hukum yang disampaikan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra merupakan representasi resmi dari sikap dan pandangan hukum Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi polemik yang melibatkan Gibran.

“Tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026 malam.

Lebih lanjut, Syahganda mengungkapkan bahwa dirinya berada di lingkungan Istana Kepresidenan hingga pukul 18.00 WIB setelah mengikuti rangkaian acara resmi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.

 

Selama berada di lokasi tersebut, ia mengaku mencermati secara seksama dinamika politik dan hukum yang berkembang, termasuk pernyataan dan sikap Yusril terkait tertutupnya opsi langkah pembuktian hukum ke PTUN.

“Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (fight) ke PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden, itulah concern Presiden, dong,” tegas Syahganda.

 

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas posisi pemerintah menyusul penegasan Yusril bahwa seluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemic keabsahan ijazah Gibran telah berkekuatan hukum tetap (final and binding), sehingga sama sekali tidak menyisakan ruang bagi upaya hukum lanjutan di bawahnya.

Kontradiksi pernyataan ini bermula dari pengakuan Gibran Rakabuming Raka pada hari yang sama.

 

Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan khusus agar dirinya tetap menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo red) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ucap Gibran kepada wartawan.

 

Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Gibran untuk merespons konfirmasi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

 

Mensesneg sebelumnya membenarkan bahwa Gibran telah melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo di Istana pada Selasa, 10 November 2026 pagi.

 

Pertemuan tertutup yang berlangsung selama dua setengah jam tersebut dilaporkan tidak hanya membahas polemik dokumen ijazah, tetapi juga berkaitan erat dengan dokumen pengunduran diri yang secara resmi diajukan oleh Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.(***)