Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN

Permintaan substantif tersebut disampaikan langsung oleh Gibran dalam audiensi dan pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi.

 

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi jalannya pertemuan mendasar tersebut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

 

Ia membeberkan bahwasanya opsi penyelesaian sengketa lewat jalur peradilan administrasi negara merupakan aspirasi langsung yang diajukan oleh Gibran.

“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Tidak sekadar berkutat pada persoalan validitas dokumen administrasi, Prasetyo menguraikan bahwa atmosfer dinamika hukum belakangan ini turut memicu Gibran untuk memaparkan pertimbangan politik yang cukup drastis, yakni niatan untuk melepaskan jabatannya sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia.

 

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” terang Prasetyo.

Perkembangan wacana ini sempat memantik spekulasi publik mengenai respons Kepala Negara. Namun, Prasetyo secara tegas meluruskan narasi yang beredar liar terkait kabar penolakan dari Presiden.

 

Menurut Mensesneg, Presiden Prabowo Subianto tidak menyuarakan penolakan secara eksplisit, melainkan memberikan perspektif bijak serta rangkaian saran strategis dalam ruang dialog penuh kerahasiaan tersebut.

“Di dalam diskusi itu Bapak Presiden menyampaikan saran-saran,” sambungnya.

Merenspons rencana langkah hukum pengujian dokumen yang akan ditempuh oleh Gibran, pihak Istana Kepresidenan menegaskan posisi tegak lurus pada prinsip penegakan hukum ( rule of law ).

 

Prasetyo memastikan pihak eksekutif menjunjung tinggi hak serta prosedur hukum yang tersedia bagi setiap warga negara, termasuk bagi seorang Wakil Presiden.

“Kan itu proses hukum ya, untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui PTUN,” pungkasnya.

Langkah politis dan hukum yang diambil oleh Gibran ini mengemuka di tengah gelombang polemik berkepanjangan terkait kualifikasi dan persyaratan pendidikan yang menyertai pencalonannya pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

 

 

Inisiatif memboyong persoalan ini ke meja hijau PTUN dipandang sebagai ikhtiar krusial untuk menguji keabsahan materiil dokumen yang dipersoalkan sekaligus menghentikan simpang siur opini publik secara transparan, akuntabel, dan terukur secara hukum.(***)